Jakarta, KabarBerita.id — Menko Polhukam Mahfud MD curiga ada jual beli untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK.
Pernyataan tersebut ia ungkapkan setelah merespons keterlibatan sejumlah pegawai BPK dalam kasus suap Bupati Bogor Ade Yasin. adi menyuap mereka supaya kota yang dipimpin nya mendapatkan predikat WTP.
Terkait hal tersebut Mahfud kemudian meminta supaya BPK segera berbenah apabila tidak maka kepercayaan masyarakat terhadap BPK akan luntur.
Mantan ketua MK tersebut mengatakan BPK harus memperketat pemberian WTP, sehingga isu jual beli WTP dapat ditepis.
Mahfud menjelaskan saat ini pemeriksaan BPK terkait predikat WTP lebih menekankan kepada aspek administratif dan prosedur sehingga tidak selalu menandakan Instansi bersih dari korupsi.
masalah pemberian predikat WTP mencuat dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
