Jakarta, KabarBerita.id — Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Maluku.
“Itu TR (surat telegram) biasa. Tidak ada tulisan tidak netral. Yang ada adalah dibebastugaskan dari jabatan lama, dimutasi ke jabatan baru,” kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.
Pihaknya tidak menjelaskan alasan Brigjen Hasanuddin dimutasi.
“Pertimbangan dari pimpinan untuk melakukan mutasi itu pasti ada. Ada yang mutasi promosi, ada yang mutasi tidak promosi,” katanya.
Demikian pula Kadivpropam Polri Irjen Pol Martuani Sormin pun enggan mengkonfirmasi isu pelanggaran netralitas Polri yang dilakukan Hasanuddin. “Sebaiknya tanyakan ke Kadivhumas Polri,” katanya.
Dalam surat telegram Nomor:ST/1535/VI/KEP/2018 tanggal 20 Juni 2018,Hasanuddin dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.
Posisi Wakapolda Maluku yang kosong akan diisi oleh Brigjen Pol Akhmad Wiyagus yang sebelumnya merupakan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.Sementara Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengatakan bahwa mutasi Hasanuddin diduga disebabkan karena Hasanuddin tidak netral dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Maluku.
IPW pun mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang sudah mencopot Hasanuddin dari jabatannya sebagai Wakapolda Maluku.
“Dengan dicopotnya Brigjen Hasanuddin diharapkan jajaran Polri dapat menjaga sikap profesional dan independensinya dalam Pilkada 2018,” kata Neta.
Untuk itu, Polri akan mewawancarai sejumlah pihak, seperti nahkoda mengenai kutipan uang masuk, uang di kapal, dan proses pemberangkatan sehingga bisa memastikan jumlah penumpang.
Laporan yang menyebutkan masih adanya 184 penumpang yang hilang dinilai tidak kuat karena hanya didasarkan pada pengaduan keluarga.
“Bisa saja anggota keluarganya masih jalan-jalan dan belum pulang,” ujar Kapolri didampingi Oleh Gubernur Sumatera Utara Sabrina.
