Jakarta, KabarBerita.id — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah kesaksian Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah dalam sidang suap Wali Kota Kendari Asrun di Pengadilan Tipikor, Rabu (5/9).
Dia menuturkan tidak ada pemberian uang suap sebesar Rp 5 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang diantarkan ke DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
“Yang disampaikan di pengadilan saya nyatakan tidak benar,” tegasnya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (7/9).
Kendati demikian, Hasto mengakui ada mekanisme partai menerima bantuan logistik kampanye dari pasangan calon. Dana tersebut, kata dia, bukan merupakan mahar politik. Itu disebut sebagai pemenangan gotong-royong.
“Memang dalam pilkada, PDIP partai gotong royong jadi sebagai partai gotong royong dalam peraturan partai kami diatur pemenangan dengan semangat gotong royong membuka bantuan anggota DPR RI, DPRD provinsi struktur partai anggota simpatisan termasuk pasangan calon,” jelasnya.
Dia mencontohkan, seperti yang dilakukan Joko Widodo saat maju sebagai gubernur pada 2012 atau Pilpres 2014 lalu. Hasto mengatakan dana tersebut dibuka secara transparan kepada paslon.
“Tapi kemudian saat kami menerima dana gotong royong dari paslon penggunaannya dilaporkan ke pasangan calon. Dan itu dilakukan setelah rekomendasi kita keluarkan jadi ga ada mahar politik,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah dihadirkan jaksa penuntut umum pada KPK sebagai saksi dalam sidang dugaan penerimaan suap oleh Asrun sebagai mantan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra Wali Kota Kendari periode 2017-2022; dan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, Fatmawati. Dalam keterangannya, dia mengakui menyokong biaya pencalonan Asrun sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara.
Hasmun mengatakan sokongannya terhadap Asrun di antaranya membeli kaos kampanye dan biaya politik Asrun ke partai politik pengusungnya yakni PAN, PKS, PDIP, Hanura dan Gerindra. Hal itu dia realisasikan saat mengantar sejumlah uang Rp 5 miliar dalam bentuk dolar Amerika ke kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Tanpa menyebutkan waktu kedatangannya ke markas Banteng itu, dia mengatakan setibanya di kantor DPP PDIP sudah ada seorang pria mengonfirmasi kedatangannya dan mengantarnya ke lantai tiga. Sementara Hasmun ke atas, Fatmawati menunggu di mobil.
Tiba di lantai tiga, dia diajak ke dalam satu ruangan dan sudah ada seorang perempuan menunggu. Tanpa basa-basi, dia menyerahkan bungkusan berisikan dolar.
Setelah dihitung oleh si perempuan, bungkusan itu dibawa ke ruangan lain yang tersambung dengan ruangan tempat Hasmun dan si perempuan bertemu. Sepintas, kata Hasmun, ruangan itu terdapat brankas.
