Myanmar, KabarBerita.id — Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengizinkan badan-badan PBB untuk masuk ke negara bagian Rakhine.
Dalam tulisan di Facebook, Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa kehadiran badan-badan PBB bisa membantu pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana bagi kepulangan ribuan warga minoritas Muslim Rohingya.
“Keterlibatan PBB akan menguatkan kemampuan pemerintah untuk memastikan pengungsi bisa pulang tanpa merasa takut,” kata Aung San Suu Kyi, hari Rabu (02/05).
Selama ini PBB frustrasi dengan sikap pemerintah Myanmar yang menolak mengeluarkan izin bagi para pejabat dan badan-badan PBB untuk masuk ke Rakhine.
Di negara bagian ini militer menggelar operasi, yang digambarkan PBB sebagai jelas\-jelas pembersihan etnik.
Operasi digelar setelah anggota kelompok militan di Rakhine menyerang pos-pos keamanan, menewaskan sejumlah personel.
Tak kurang dari 700.000 pengungsi Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh. – Reuters
Para diplomat mengatakan mereka mempertimbangkan untuk mengajukan Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional jika pemerintah Myanmar tidak sungguh-sungguh melakukan investigasi atas kasus-kasus dugaan pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap warga minoritas Muslim Rohingya yang disangkakan ke aparat keamanan.
Duta besar Inggris untuk PBB, Karen Pierce, mengatakan Dewan Keamanan bisa membantu Myanmar mengumpulkan bukti-bukti pembersihan etnik terhadap warga Rohingya.
Ia mengatakan yang perlu dilakukan saat ini adalah menyepakati mekanisme yang memastikan berbagai bukti dugaan persekusi terhadap warga Rohingya bisa diambil dan diserahkan ke pihak terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.
Pierce menegaskan investigasi yang dilakukan harus memenuhi standar. Ia menegaskan jika itu tak bisa dilakukan oleh pemerintah Myanmar, maka kasusnya bisa diserahkan ke Mahkamah Pidana Internasional.
