Jakarta, KabarBerita.id — Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai Indonesia membutuhkan kebijakan terkait keberadaan satelit nasional secara menyeluruh, karena terkait dengan ketahanan dan kedaulatan Indonesia di udara.
“Ini terkait dengan ketahanan dan kedaulatan kita di udara yang batas kedaulatannya diusulkan dibatasi hingga atau sampai ketinggian 110 km atau lebih kurang 360.000 kaki pada sidang United Nations Committe on Peaceful Uses of Outer Space tahun 2016 di Wiena, Austria,” kata Sukamta di Jakarta, Rabu (13/9).
Dia menekankan ke depan pemerintah harus merealisasikan kebijakan nasional setidaknya terkait kepemilikan orbit Indonesia, juga terkait industri dan kepemilikan satelit serta layanan satelit.
Menurut dia, adany kebijakan tersebut diharapkan ketergantungan Indonesia dengan negara lain dapat diminimalisasi dan kita inginkan adanya kemandirian dalam pengelolaan udara dan aerospace.
“Bahkan ke depannya kita harus mampu membangkitkan industri negara kita sehingga bisa ekspansi ke negara-negara lain,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR itu menilai untuk menangani hal yang penting, langkah pengamanan slot orbit 108 derajat Bujur Timur perlu dilakukan dengan cepat.
Karena, menurut dia, bahaya kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak gerak cepat untuk mengurangi, dikhawatirkan bisa lepas orbit ini.
“Sementara Satelit Telkom 4 sebagai pengganti Satelit 1 rencananya baru akan diluncurkan Agustus 2018. Pemercepatan ini penting untuk mengurangi ketergantungan kita dengan asing, juga mengurangi peluang risiko bocor dan bobolnya ketahanan nasional kita,” katanya.
