Jakarta, KabarBerita.id — Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada periode mendatang. Terutama usai Jokowi menolak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menggantikan UU KPK yang telah disahkan DPR.
“Kemarin baru saja Presiden Jokowi menolak Perppu. Ini mengkonfirmasi bahwa sebenarnya komitmen Pak Jokowi harus dipertanyakan. Ketika isu pelemahan KPK sangat massif di tahun 2019 dan banyak opsi-opsi yang seharusnya diambil Presiden tapi yang bersangkutan enggak mengambil itu,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat ditemui di Gedung ACLC, Jakarta, Selasa (24/9).
Dia mengatakan jika Jokowi tak mau mengeluarkan Perppu, saat ini hanya tinggal uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa dilakukan agar UU KPK tidak diterapkan.
Ihwal pasal apa saja yang akan digugat, Kurnia belum mau merinci. Dia mengatakan ICW masih melakukan kajian.
“Kita pasti akan mengajukan JR [Judicial Review], tapi di tahap sekarang kita masih mengkaji beberapa klausul pasal,” ujarnya.
Kurnia pun memprediksi MK bakal dibanjiri pengajuan judicial review terhadap UU KPK. Dia yakin akan banyak elemen masyarakat yang mengajukan lantaran menganggap UU tersebut berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.
“Dan memang kita pastikan MK akan dibanjiri JR dan ketika itu terjadi, harusnya pemerintah dan DPR malu karena kualitas dari regulasi yang dibentuk oleh mereka banyak dipertanyakan oleh publik. Bahkan di jalur konstitusional,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan tidak menerbitkan perppu terkait UU KPK baru yang telah disahkan DPR pada pekan lalu. Pengesahan UU tersebut menuai banyak kritik.
Sejumlah pihak menganggap ada beberapa pasal yang dapat melemahkan KPK. Mahasiswa di sejumlah daerah pun menggelar aksi unjuk rasa.
“Enggak ada (Perppu),” kata Jokowi usai bertemu dengan pimpinan DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9).
