Jakarta, KabarBerita.id — Saat menggelar kampanye akbar di Kota Solo, Rabu (10/4) kemarin, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan mendapat jaminan netralitas Polri langsung dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Merespons hal tersebut, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, hal itu memang sudah diatur dalam UU 2/2002 tentang Kepolisian.
Pasal 1 disebutkan, Polri netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Pasal 2, anggota Polri tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dan Pasal 3, apabila ingin menggunakan hak politik maka harus mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Polri.
“Artinya, netralitas kami sudah final,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/4).
Dengan begitu, lanjut dia, jika ada oknum anggota Polri yang terbukti secara hukum tidak netral, maka secara tegas pasti diproses sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
Untuk itu masyarakat maupun pendukung masing-masing pasangan calon diminta tidak menjustifikasi Polri tidak netral lantaran hanya bersandar pada tataran persepsi, tanpa dilandasi oleh bukti-bukti yang ada.
“Kita kalau berfikir pada tatanan persepsi, jauh dari fakta, jadi enggak usah dipercaya. Kita minta masyarakat berfikir tegas dan cerdas. Data dan fakta pun harus sumbernya jelas. Bisa diklafirikasi dan verifikasi,” demikian Brigjen Dedi.
