Semarang, KabarBerita.id – Pemerintah sekarang tidak bisa semau gue karena biaya penyelenggaraan negara hampir 90 persen diongkosi oleh rakyat melalui pajak. Berbeda dengan masa lalu, di mana pendapat negara sebagian besar dari hasil ekspor bahan tambang dan hasil bumi Indonesia.
“Dalam keadaan demikian pemerintah harus berganti peran, mengubah perilaku, tidak bisa lagi semau gue. Peran yang pas untuk pemerintah adalah sebagai pelayan. Pemerintah harus menjadi pelayan bagi rakyatnya, bukan sebaliknya minta dilayani,” kata Calon gubernur Jateng, Sudirman Said dalam dialog dengan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Selasa (10/4) di Semarang.
Sebagai pelayan, perilakunya harus manis. Tidak boleh adigang adigung adiguno. Selalu ingat pesan Pak Harto: ojo gumunan, aja kagetan, ojo dumeh. Senantiasa lebih banyak mendengar majikannya.
“Majikannya adalah rakyat. Harus dijaga agar kata-kata, tindakan, dan keputusan pemerintah tidak melukai rakyat,” lanjut Pak Dirman.
Sayangnya, tambah Pak Dirman, pergeseran peran dan perilaku pemerintahan itu belum sepenuhnya terjadi. Pemerintah masih menjadi penentu segalanya, seperti jaman dulu. Pemerintah belum menjadi pelayan bagi tuannya, rakyat Indonesia.
Terkait dengan relasi dengan pengusaha, Pak Dirman memandang antara pemerintah dan pengusaha harus terjalin komunikasi yang produktif. Menurut dia, tiga pilar kehidupan bernegara, yakni negara (state) dalam hal ini pemerintahan yang bersih, dipercaya masyarakat, dan adil, kemudian korporasi sebagai pendorong utama ekonomi karena penyedia lapangan kerja, pembayar pajak, pemutar bisnis rantai nilai (value chain) dengan segala ukuran, serta masyarakat sipil, ormas, media, asosiasi, profesi, organisasi kemasyarakatan lainnya yang menjadi sumber ide, gagasan, kritik, dan penyeimbang keduanya, harus saling menguatkan.
“Karena itu jika saya terpilih nanti, yang paling penting akan saya jaga adalah komunikasi di antara kita. Pemerintah dan pelaku ekonomi harus benar benar dekat. Pemerintah jateng boleh punya target, tetapi yang menjalankan adalah Anda semua. Sangat tidak beralasan jika kita tidak bekerja sama,” tandas Pak Dirman di hadapan anggota Apindo yang tengah menggelar Rapat Kerja dan Konsultansi Provinsi Apindo Jateng itu.
Menurut Pak Dirman ada tiga urusan penting untuk menggerakkan ekonomi, yakni lapangan kerja, pajak untuk menggerakkan pemerintah, dan bisnis turunan sperti pemasok, sub kontraktor, juga vendor dan lainya.
“Para pengusaha adalah penyedia ketiga-tiganya. Karena itu pemerintah penting untuk bekerjasama dengan dunia usaha,” imbuh dia.
“Jika nanti saya duduk sebagai Gubernur menggantikan Mas Ganjar, kita akan samakan persepsi tentang peran masing masing dan bagaimana kita menjalin kerjasama. Tetapi, kurang lebih saya bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha pada umumnya. Tiga hal yang sering menjadi perhatian utama adalah kepastian hukum dan peraturan, hubungan dengan pekerja, dan pengelolaan social, termasuk soal pembebasan lahan untuk ekspansi.
Dalam 22 Janji Kerja, terang Pak Dirman, butir-butir penting telah dirumuskan guna merespon kebituham tersebut, yakni membangun pemerintahan yang bersih.. akan membawa pada kepastian regulasi, membangun huhungan industrial yang dialogis, membangun bank tanah (land bank), dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesungguhnya..
“Intinya dialog penting. Kita harus jaga suasana itu. Dengan dialog banyak hal bisa kita selesaikan, banyak kesempatan bisa kita kerjakan bersama,” pungkas Pak Dirman.
