Jakarta, KabarBerita.id — Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan intoleransi masyarakat pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi.
Hal itu berdasarkan survei LSI tentang ‘Modal dan tantangan kebebasan sipil, intoleransi dan demokrasi di pemerintahan Jokowi periode kedua’ pada 8-17 September 2019 terhadap 1.550 responden. Margin error dari penelitian itu kurang lebih 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan belum ada upaya nyata dari pemerintah memperbaiki intoleransi bergama dan berpolitik.
“Ada gejala meningkatnya intoleransi di masyarakat, secara umum belum ada perbaikan,” ujar Djayadi di Jakarta, Minggu (3/11).
Djayadi membeberkan hasil survei LSI. Sebanyak 59,1 persen responden warga Muslim intoleran atau keberatan jika warga nonmuslim menjadi presiden. Kemudian, 56,1 persen keberatan nonmuslim menjadi wakil presiden, 52 persen keberatan nonmuslim menjadi gubernur, dan 51,6 persen keberatan nonmuslim menjadi bupati/wali kota.
Selain itu, Djayadi berkata 53 persen warga Muslim keberatan jika orang nonmuslim membangun tempat peribadatan di sekitar tempat tinggalnya. Sebanyak 36,8 persen yang tidak keberatan.
“Dalam soal nonmuslim mengadakan acara keagamaan atau kebaktian di sekitar mereka (warga Muslim), hasilnya lebih baik. Yang keberatan hanya 36,4 persen dan yang merasa tidak keberatan 54 persen,” ujarnya.
