Jakarta, KabarBerita.id — Indonesia menganggap Vanuatu sebagai negara pendukung gerakan separatisme. Pernyataan itu diutarakan seorang diplomat Indonesia keturunan Melanisia Rayyanul Sangadji sebagai respons terhadap komentar Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas yang menyinggung dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam pidatonya di Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada Jumat (27/9).
Mewakili pemerintah, ia menegaskan Vanuatu terus mengeluarkan pernyataan dan aksi provokatif soal Papua. Aksi tersebut telah memberikan harapan palsu bahkan memicu konflik antar masyarakat di Papua.
“Vanuatu ingin memberikan kesan kepada kita semua bahwa mereka itu mengkhawatirkan isu HAM, padahal satu-satunya motif yang sebenarnya adalah (Vanuatu) mendukung agenda separatisme,” kata ucap Rayyanul saat mengajukan pembelaan atau right of reply di sidang PBB.
“Indonesia tidak mengerti kenapa ada satu negara yang terus menunjukkan dukungannya terhadap kelompok separatisme yang telah menyebabkan konflik dan hilangnya nyawa warga sipil,” tambahnya.
Rayyanul menuturkan “Vanuatu tidak sadar” provokasi mereka telah menumbuhkan harapan palsu bahkan konflik di Papua. Ia menganggap Vanuatu telah bersikap tidak bertanggung jawab atas provokasi-provokasinya tersebut.
“Provokasi Anda (Vanuatu) telah merusak infrastruktur, ratusan rumah, fasilitas publik dan menewaskan sejumlah orang,” paparnya menambahkan di ruang sidang dalam video yang disiarkan UN Web TV.
Di depan seluruh 193 negara anggota PBB Tabimasmas menuntut pemerintah Indonesia bertindak secara adil dan menjunjung tinggi HAM dalam menyelesaikan kerusuhan di Papua yang terus terjadi selama satu bulan lebih terakhir. Ia juga mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan akses Komisaris Tinggi HAM PBB untuk meninjau situasi sebenarnya di Papua.
Indonesia memang pernah mengundang Komisaris Tinggi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua, namun hingga kini pemerintahan Presiden Joko Widodo belum juga memberikan akses masuk ke provinsi tersebut
