Jakarta, KabarBerita.id — BPJS Ketenagakerjaan menyebut ada permintaan skema syariah yang berasal dari masyarakat. Sehingga mereka telah memulai kajian dan persiapan untuk kemungkinan peluncuran produknya.
Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz menyampaikan permintaan tersebut sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu dan mulai diseriusi. BPJSTk berkomunikasi aktif dengan lembaga syariah kompeten seperti KNKS dan DSN MUI untuk membahas prospek ini.
“Selain permintaan dari peserta, juga ada antusiasme dari karyawan kami untuk menjalankannya,” kata Naufal pada Republika.co.id, beberapa waktu lalu.
BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendekatan kajian baik dari sisi regulasi maupun produk. Kemungkinan skema syariah ini akan diturunkan dalam bentuk produk sehingga peserta dapat memilih sesuai preferensi.
Dari sisi produk, Naufal mengatakan sebenarnya konsep pengelolaan sudah mirip seperti skema syariah. Artinya ada kejelasan dalam iuran, juga nilai manfaatnya. Meski demikian, penempatan investasi masih belum terarah seluruhnya untuk syariah.
“Kita juga sedang mencari formatnya akan seperti apa, tapi kemungkinan memang dalam bentuk produk, karena kalau regulasi perlu jalan yang lebih panjang,” kata dia.
Naufal berharap tahun ini akan ada putusan besar sehingga tahun depan sudah bisa diuji coba. Menurutnya, BPJSTk optimistis implementasi bisa dilakukan dalam tiga sampai empat bulan kedepan.
