Makassar, KabarBerita.id — Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ikut menanggapi soal usul Wali Kota Medan Bobby Nasution agar pelaku begal langsung ditembak mati.
Menurut Prabowo, niat Bobby baik yaitu demi melindungi warga. Namun, hal itu juga bisa jadi masalah.
Prabowo berharap aparat penegak hukum bisa bertindak lebih tegas terhadap pelaku kejahatan. “Kita berharap aparat penegak hukum yang nanti akan lebih tegas lagi,” ujarnya.
Bobby sebelumnya menekankan aksi kriminal geng motor dan begal sadis yang tidak segan-segan membunuh korban sudah sangat meresahkan. Ia pun mendukung agar para pelaku begal ditembak mati.
“Apabila masih sering terjadi, saya dengar Pak Kapolres menyampaikan akan ditindak di lapangan walaupun harus ditembak mati. Itu kami rasa yang kita perlukan hari ini di wilayah kota Medan,” kata Bobby melalui akun Instagram pribadinya.
Bobby mengatakan begal dan pelaku kejahatan tak punya tempat di Kota Medan. Sebab aksi mereka meresahkan masyarakat. Karena itu sudah tepat jika aparat kepolisian melakukan tindakan tegas dan terukur.
“Aksi mereka meresahkan, sudah tepat jika aparat bertindak tegas karena kita ingin ketenangan, keamanan di Medan. Semoga ketegasan petugas membuat para pelaku begal sadis jera,” ucapnya.
Pernyataan Bobby ini menuai kritik dari berbagai kelompok aktivis hak asasi manusia (HAM). Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Muhammad Alinafiah Matondang, menilai pernyataan Bobby bertentangan dengan hukum dan HAM.
Selain itu, peneliti ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) Girlie Aneira Ginting mengingatkan kepolisian untuk tetap mematuhi peraturan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang diatur dalam secara rinci dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009.
Sebab, tindakan tembak mati pelaku kejahatan merupakan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak tersangka atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana.
Karenanya, ICJR meminta Bobby untuk mengedepankan pendekatan sistemik dalam menanggulangi kejahatan. Sebab Wali Kota Medan memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat dan melindungi hak warganya, sekalipun pelaku kejahatan.
“ICJR meminta Wali Kota Medan untuk berhati-hati bicara tembak mati pelaku kejahatan. Dorongan demikian dari kepala daerah dapat mengakibatkan situasi pelanggaran HAM yang serius dari mulai masalah prosedur sampai dengan salah sasaran,” ujar Girlie.
