PHRI Ungkap soal ‘Jual Beli Kepala’ Turis China yang Disorot Oleh Wagub Bali

Denpasar, KabarBerita.id — Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Sukawati atau Cok Ace menyorot soal praktik curang modus ‘Jual Beli Kepala’ turis asal China yang terjadi di Pulau Dewata tersebut.

Hal itu disorotnya saat memimpin rapat Persiapan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, pada Senin (20/2) kemarin.

Merespons sorotan Cok Ace, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menjelaskan persoalan ‘Jual Beli Kepala’ wisatawan yang dilakukan sejumlah oknum agen perjalanan di China.

Ia menjelaskan modus ‘jual beli kepala’ turis China saat berlibur ke Bali itu adalah di mana operator asal Tiongkok yang meminta operator tur lokal di Bali agar pemandu wisatanya (tour guide) harus membayar per kepala wisatawan yang dipegang di Pulau Dewata. Misalnya  turis yang datang dan dipandu di Bali diminta operator China untuk dibayar operator lokal per kepala 10-20 dolar.

“Satu grup yang di bawah dari China oleh, [misalnya] travel agent A di Bali, diserahkan kepada guide. Dan per kepala (wisatawan) guide-nya yang harus mendapatkan, bahkan dia harus membayar kepada agent-nya, kan aneh,” kata Suryawijaya saat dihubungi Selasa (21/2).

“Jadi guide berani membeli dan selama dia ada di Bali guide-nya yang bertanggung jawab serta membiayai selama dia di sini. Akhirnya, tamu-tamunya dipaksa untuk membeli paket tour, membeli suvenir oleh-oleh, iya harus water sport, dan semuanya. Itu yang terjadi dan segala macamnya,” imbuhnya.

Menurut Suryawijaya praktik itu membuat tour guide lokal akan mengarahkan tamu turis untuk mengambil semua paket wisata yang ditawarkan agar bisa balik modal dan mendapat keuntungan.

“Dari tour operator China bekerjasama tour operator lokal di sini. Kemudian tamu sampai di sini diserahkan kepada guide. Guide yang meng-handle dan per kepala misalnya dimintai berapa 10 dolar atau 20 dolar. Jadi guide-nya yang tangguh jawab semuanya diatur. Dan dia (guide) juga mengambil biaya-biaya itu semua dan dia bayarkan ke restoran kemudian ke agennya sendiri, juga ada seperti itu,” ujarnya.

Namun, lebih jelasnya pihaknya meminta agar menghubungi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Bali agar lebih jelas mengetahui soal modus ‘Jual Beli Kepala’ wisatawan.

Sementara itu Ketua Asita Bali, I Putu Winastra belum merespons untuk memberikan keterangan terkait isu ‘Jual Beli Kepala’ wisatawan.

Sebelumnya diberitakan, Wagub Bali Cok Ace menyorot beberapa persoalan modus ‘curang’ dalam menangani turis asing, terutama China, yang datang ke Pulau Dewata itu. Menurutnya turis-turis asal China secara kuantitas tidak bisa dipandang sebelah mata dan selalu menjadi salah satu jumlah wisatawan tertinggi ke Bali.

“Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatu, dari segi regulasi hingga penunjang lainnya, sehingga target kunjungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah bisa terwujud,” kata Cok Ace, dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Di dalam keterangan tertulisnya tersebut, dia pun menyinggung persoalan ‘Jual Beli Kepala’ turis yang diduga dilakukan sejumlah agen perjalanan di China. Sebagai antisipasi, menyongsong dibukanya pasar turis dari China pada 2023 ini, Pemprov Bali pun mengumpulkan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Saya mendengar juga ada banyak keluhan, tidak hanya oleh masyarakat kita namun juga oleh wisatawan Tiongkok sendiri bahkan dari Konjen Tiongkok di Bali. Karena hal tersebut juga merugikan para wisatawan tidak bisa menikmati Bali dengan baik,” kata Cok Ace.

Ia juga memerintahkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bali untuk menindak tegas jika masih ada praktik-praktik seperti itu di Bali dan yang terpenting harus mengantisipasi agar masalah tersebut tidak berulang lagi di Pulau Dewata.

“Kepada stakeholder pariwisata, baik HPI atau Asita agar membantu kami melaporkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di lapangan. Sehingga kolaborasi antara pemerintah, sektor pariwisata dan masyarakat bisa mempercepat masalah ini,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan