Jakarta, KabarBerita.id — Tim jaksa penuntut umum dalam sidang perdana peninjauan kembali (PK) kasus penistaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama, menilai tidak ada bukti baru yang diajukan oleh tim kuasa hukum Basuki dalam memori peninjauan kembali.
“Tidak ada faktor baru di memori PK mereka (Basuki),” kata Jaksa Sapto Subroto di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin.
Soal putusan vonis terhadap Buni Yani yang terpidana UU ITE di Pengadilan Negeri Bandung yang menjadi dasar pengajuan PK kasus Basuki, menurut Sapto tidak relevan. Hal tersebut karena dua kasus itu memiliki delik perkara yang berbeda.
“Kalau Ahok soal penodaan agama. Kalau Buni Yani soal pelanggaran ITE. Itu dua delik yang berbeda sekali. Pembuktian di kasus Buni Yani sama sekali tidak mengganggu pembuktian di kasus Ahok,” katanya.
Pihaknya pun tidak setuju dengan tim kuasa hukum Basuki yang mengatakan bahwa telah terjadi sejumlah kekhilafan hakim dalam putusannya terkait kasus Basuki.
“Putusan Hakim PN Jakut itu sudah benar,” katanya.
Pada sidang perdana PK kasus Basuki, ketua majelis hakim PN Jakut, Mulyadi menerima permohonan PK kasus tersebut. Namun putusan PK merupakan wewenang Mahkamah Agung.
“Majelis hakim di sini tidak punya kewenangan untuk mengabulkan permohonan PK dari pemohon. Kewenangan ada di MA,” kata Hakim Mulyadi.
Majelis hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk memberikan tanggapan secara tertulis.
“Dengan diterimanya permohonan ini, saya harap dua sampai tiga hari paling lambat, jaksa memberikan tanggapan diterima majelis dari panitera pengganti,” kata Hakim Mulyadi.
Mulyadi menargetkan pada Senin (5/3), majelis hakim bisa menyerahkan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung.
“Selanjutnya berita acara pendapat akan segera dikirim ke MA,” katanya.
