Jakarta, KabarBerita.id — Sandiaga Uno, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, mengungkapkan arah politik partainya pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menegaskan bahwa PPP tidak menerima tawaran jatah menteri dan belum membahas wacana hak angket.
Sandiaga menegaskan bahwa keputusan terkait sikap PPP sepenuhnya menjadi kewenangan ketua umum, dan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai hal tersebut.
Partai masih fokus mengawal proses rekapitulasi penghitungan suara hingga 20 Maret mendatang. Oleh karena itu, PPP enggan terburu-buru membahas hak angket.
Meskipun demikian, Sandiaga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil tabulasi internal, PPP memperoleh suara di atas ambang batas parlemen 4 persen. Namun, ia menyatakan bahwa angka tersebut masih rentan, sehingga partai harus benar-benar mengawal agar suara tetap di atas ambang batas.
Sandiaga juga menyoroti pentingnya untuk menahan diri dalam memberikan komentar agar tidak menimbulkan deviasi atau miskonsepsi terkait arah politik partai ke depan, yang kembali menjadi kewenangan ketua umum.
