Jakarta, KabarBerita.id — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) yang disematkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai Wali kota Surakarta pada 2010 silam dicabut. Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menilai Jokowi sudah tak laik menyandang penghargaan tersebut.
“Ya, tentu ini menyikapi sikap Jokowi yang terus menerus bergeming dengan tuntutan publik bahwa RUU KPK yang lahir dan menjadi UU baru itu sebenarnya membunuh KPK,” ujar Adnan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (24/9).
Adnan menyampaikan bahwa Jokowi cenderung mendukung pelemahan terhadap KPK. Misalnya ketika setuju dengan revisi UU KPK meskipun banyak pasal-pasal yang dapat membatasi kerja-kerja KPK memberantas korupsi.
Selain itu, Jokowi juga tidak mencoret calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak bermasalah. Adnan mengatakan sejumlah hal tersebut adalah bukti bahwa Jokowi memang sudah tak laik menerima BHACA.
“Dan pertanyaannya apakah dengan UU KPK itu Jokowi tetap laik menerima BHACA? Karena BHACA adalah penghargaan untuk para tokoh, masyarakat, tokoh di pemerintahan yang memiliki reputasi dan rekam jejak dalam memberantas dan melawan korupsi,” tuturnya.
Kendati begitu, Adnan mengatakan usulannya belum disampaikan kepada BHACA. Dia berencana berkoordinasi agar penghargaan BHACA yang pernah diberikan kepada Jokowi benar-benar dicabut.
“Iya ini baru ide-ide saja nanti akan kita konkretkan,” ungkapnya.
