Hadirkan KPK, BPK dan Menkeu, Kepala Daerah dari PKS Komitmen Terapkan Good Governance

  • Bagikan

Jakarta, KabarBerita.id — Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah (BPKD) DPP PKS menggelar Silaturahim Nasional Kepemimpinan Daerah selama dua hari Jumat (19/3) hingga Sabtu (20/3) di Jakarta.

Silaturahim Nasional Kepemimpinan Daerah PKS dihadiri oleh gubernur, walikota/wakilwalikota, bupati/wakil bupati kader PKS.

Ketua BPKD DPP PKS Zukifiemansyah menjelaskan peran BPKD sebagai wadah saling sinergi antar kepala daerah. “BPKD PKS akan memfasilitasi untuk berbagi pengalaman antar kepala daerah, membangun sinergi antara satu daerah dengan daerah yang lain,” ungkap Gubernur NTB tersebut.

Selain itu, pembekalan tentang good governance kaitannya tentang pengelolaan keuangan daerah dan anti korupsi juga diberikan kepada seluruh kepala daerah dari PKS.

“Alhamdlillah mitra kita semua Ketua KPK Pak Firli, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan teman saya Ketua BPK Mas Agung Firman bisa memberikan pencerahan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Termasuk paparan terkini dunia politik dari Mas Burhanuddin Muhtadi. Ini komitmen kepala daerah dari PKS untuk menghadirkan good governance di daerah masing-masing,” papar pria yang akrab disapa Bang Zul ini.

Ketua KPK Firli Bahuri mengaku siap bekerjasama dengan PKS secara lebih intens untuk membedah tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. “Kita agendakan pertemuan selanjutkan dalam forum eksekutif untuk semangat proses pencegahan korupsi bersama PKS,” ujar Firli.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna berpesan agar kepala daerah mengetengahkan penilaian risiko dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penilaian risiko dalam pengelolaan keuangan daerah adalah langkah mitigasi sekaligus pencegahan dari adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia menyebut daerah justru bisa menerapkan risiko dibandingkan fokus pada upaya audit keuangan. Sebab, papar dia, audit adalah proses penilaian kinerja yang prosesnya terjadi kemudian. “Risiko bisa berupa persoalan hukum, bisa tidak dicapainya kinernya atau hal lain. Penilaian risiko bisa lebih memudahkan audit nantinya,” kata Ketua Umum PBSI ini.

Sementara, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengapresiasi adanya struktur dalam organisasi partai yang mengayomi para kepala daerah.

“Satu yang sering saya dengar dari keluhan partai umumnya mereka kecewa dengan kepala daerah setelah menang, berkurangnya komunikasi dengan partainya, dan kekecewaan itu tidak difasilitasi dengan komunikasi dari partai itu sendiri,” papar Burhanuddin.

“Saya baru tahu di PKS ada BPKD sebagai penyambung silaturahmi antara partai dengan kepala daerah yang berasal dari kadernya, ini bagus sekali, ” lanjutnya.

Dosen ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah itu juga menjelaskan tentang kemungkinan PKS mengalami kenaikan perolehan suara pada pemilu mendatang.

“Jika PKS bisa menggaet suara pemilih diluar ceruk suara yang dimiliki saat ini, ditanbah kedekatannya dengan masyarakat,saya kira 15 persen bukan hal yang mustahil, ” pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan