Adian Sebut Data AHY Salah Total Soal Jokowi Tinggal Gunting Pita

Jakarta, KabarBerita.id — Anggota DPR dari fraksi PDIP, Adian Napitupulu membeberkan sejumlah perbandingan data infrastruktur selama dua periode masa pemerintahan presiden RI SBY dan masa pemerintahan presiden Jokowi.

Adian membeberkan perbandingan data tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan ketua umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono yang mengklaim 70 hingga 80% insfrastruktur pada pemerintahan Jokowi merupakan proyek SBY sehingga Jokowi hanya kebagian gunting pita .

Adian mengaku kasihan kepada AHY karena salah menyampaikan data di depan publik.
Klaim AHY Sebelumnya disampaikan ketika membuka rapat pimpinan nasional partai demokrat tahun 2022 di Jakarta convention center, Jakarta pusat pada hari Kamis (15/9).

Adian berpesan untuk teman Demokrat untuk tidak jerumuskan AHY. Ia mengatakan berbicara di hadapan tiga ribu kader dan menggunakan banyak dana , namun data yang disampaikan salah total.

Ia juga menyinggung nasib AHY yang memutuskan berhenti dari TNI pada usia muda, kemudian gagal menjadi gubernur DKI Jakarta dan sekarang malah menyampaikan data infrastruktur yang menurutnya tidak valid.

Adian juga mencoba membuktikan klaim AHY melalui parameter tiga jenis infrastruktur pada jaman pemerintahan SBY dan Jokowi. Sebagai alat ukur awal kapan pembangunan ia menggunakan dari tahap konstruksi infrastruktur dimulai.

Yang pertama, jalan tol. ia mengatakan jalan tol dibangun pada Era SBY periode 2005 hingga 2014 mulai dari konstruksi hingga gunting pita total 189,2 km. Sementara jalan tol yang dimulai konstruksinya di pemerintahan SBY dan dirampungkan pada Era pemerintahan Jokowi total ada 222 km.

Kedua, bandara. Ia mengatakan hingga akhir 2014 SBY menyelesaikan 24 bandara yang sebagian besar sudah dikerjakan oleh presiden sebelum SBY.

Dengan demikian, menurutnya SBY hanya meneruskan sebagian proyek bandara dan tinggal gunting pita atau dapat dikatakan bukan membangun seluruhnya dari awal.

Ia juga meminta AHY untuk menghubungi dirinya apabila masih tidak puas dengan data infrastruktur pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Tinggalkan Balasan