Angkatan bersenjata Sudan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Omar al-Bashir, yang telah berkuasa sejak 1989 pada Kamis (11/4) kemarin. Mereka lantas mengambil alih pemerintahan sipil dengan membentuk Dewan Militer yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan, Jenderal Awad Mohammed Ibn Auf.
Seperti dilansir Associated Press, Jumat (12/4), Ibn Auf langsung disumpah untuk memimpin Dewan Militer beberapa jam setelah kudeta berlangsung. Pelantikannya disiarkan oleh stasiun televisi pemerintah.
Kemungkinan besar Ibn Ouf akan menjadi kepala negara Sudan saat ini. Militer menyatakan mereka akan menjalankan pemerintahan selama dua tahun, sebelum memindahkannya kepada sipil.
Akan tetapi, sikap militer yang mengklaim pemerintahan justru memantik amarah kalangan politikus sipil dan pegiat. Sebab, mereka selama ini menuntut supaya Bashir yang dianggap diktator mundur dan digantikan dengan pemerintahan demokratis.
Kudeta dilakukan setelah gelombang unjuk rasa untuk menuntut Bashir mundur kian gencar sejak pekan lalu. Hal itu sudah dilakukan sejak Desember 2018.
Kelompok pegiat Sudan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA), meminta militer segera menyerahkan kekuasaan kepada rakyat untuk membentuk pemerintahan peralihan.
“Kami tidak menerima pemerintah saat ini melanjutkan pemerintah, atau membiarkan militer mengisi kekuasaan,” kata juru bicara SPA, Elmuntasir Ahmed.
Militer Sudan saat ini memberlakukan jam malam. Mereka juga menutup seluruh perbatasan dan ruang udara sampai pemberitahuan lebih lanjut.
