Depok, KabarBerita.id — Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan Kota Depok telah melayangkan surat ke Dinas Pendidikan Jawa Barat atas dugaan maraknya pungutan liar berkedok sumbangan di sekolah negeri di Kota Depok.
“Kami minta diklarifikasi hal tersebut, komite sekolah melakukan anggaran seperti ini memang harus diperhatikan dari sisi kemampuan siswanya, karena informasinya macam-macam.
Disdik Depok sudah (menyurati,red) dan berbicara langsung ke Jabar,” ujar Mohammad Idris, Wali Kota Depok.
Namun begitu, Idris belum menerima informasi terakhir dari hasil pertemuan tersebut karena berbarengan dengan pelantikan Plt Gubernur Jawa Barat.
Dikatakan Idris, segala keluhan dan laporan orang tua siswa sudah dilaporkan ke Disdik Jabar termasuk adanya biaya bulanan sebesar Rp 150 ribu.
“Kalau SMA itu kan memang hasil kesepakatan komite juga, bahkan ada orang tua siswa yang membiayai siswa tidak mampu agar tetap bisa ikut study tour. Iya, kami tetap harus respon segala keluhan orang tua siswa, walaupun itu SMA tapi itu kan anak-anak kami, begitu juga dengan guru-gurunya, harus direspon,” paparnya.
Namun begitu, sebagai birokrat Idris harus mengikuti alur birokrasi dikarenakan SMA Negeri menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Idris menilai, terjadinya pungutan di SMA Negeri dikarenakan hanya SPP saja yang ditanggung oleh pemerintah.
“Makanya kami siasati untuk siswa SMP dan SMA yang tak mampu kami berikan beasiswa Rp 2 juta per siswa yang masuk ke rekening mereka langsung. ATM hanya bisa digunakan untuk biaya sekolah, selain itu enggak bisa,” jelasnya.
Dengan begitu, kata dia, kini tercatat ratusan siswa mulai dari SMP, SMA, MA telah menikmati beasiswa yang bersumber dari APBD Depok.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan pungutan liar (Pungli) yang dibalut sumbangan oleh sekolah negeri yang ada di Depok.
Bahkan, pria yang akrab disapa HTA itu tak segan-segan akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dan memecat langsung kepala sekolah jika hal tersebut terus dibiarkan.
“Beberapa minggu terakhir ini kami sangat banyak menerima laporan dari orang tua siswa yang anaknya sekolah di SMA Negeri di Kota Depok terkait maraknya pungutan liar. Ini kejadiannya sama, dimana guru dan komite sekolah mengadakan rapat serta memutuskan siswa maupun orang tua siswa akan dikenai sumbangan sukarela untuk kegiatan ekstra seperti uang gedung, buku, tour dan lainnya,” ujar Hendrik kepada Jurnal Depok, Senin (18/09/23).
Ia mengklaim, sumbangan sukarela menjadi kedok pungutan liar yang direstui oleh guru dan komite sekolah. Jika sumbangan itu tidak diberikan, maka ada rasa khawatir dari orang tua siswa terhadap prestasi anaknya di sekolah.
