Jakarta, KabarBerita.id -– Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan bahwa penjabat kepala daerah yang berencana maju dalam Pilkada 2024 akan diganti pada pertengahan Juli mendatang. Hal ini disampaikannya dalam rapat dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/6).
“Kemungkinan besar pertengahan Juli, penjabat yang ingin maju harus diganti. Meskipun tidak ada aturan undang-undang yang mengatur, ini adalah kebijakan yang kami ambil karena ada pertimbangan sebelum satu tahun,” kata Tito dalam rapat tersebut.
Tito menyatakan tidak akan menghalangi penjabat yang ingin maju dalam Pilkada, namun menekankan pentingnya mengikuti aturan yang ada. Ia telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh penjabat kepala daerah, meminta mereka yang berniat mencalonkan diri dalam Pilkada 2024 untuk memberi tahu Kemendagri.
Kemendagri memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk mempersiapkan pengganti penjabat kepala daerah. Tito menekankan bahwa proses pengisian posisi penjabat akan dimulai dari awal, dengan Kemendagri menghindari penunjukan pengganti secara sembarangan.
“Kami harus mengirim surat lagi ke DPRD, ke penjabat gubernur atau gubernur untuk mengajukan nama-nama baru,” ujar mantan Kapolri tersebut.
Tito menegaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mencegah penjabat kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2024 menggunakan fasilitas jabatannya untuk kampanye, serta untuk menekan potensi konflik kepentingan di masa depan.
