Jakarta, KabarBerita.id — Belakangan, impor sampah yang berlimpah ke Indonesia menjadi sorotan. Belum usai penanganan limbah lokal, Indonesia justru diserbu sampah pastik impor dari Eropa dan Amerika.
Peneliti minat lingkungan FMIPA Universitas Gadjah Mada (UGM), Suherman, menyebutkan, masuknya sampah dari luar negeri disebabkan kebijakan Cina pada 2018. Yaitu, untuk membatasi impor sampah.
Sedangkan, Cina menjadi produsen pengolahan sampah daur ulang terbesar dunia. Cina menjadi penyerap tidak kurang 45 persen sampah dunia untuk didaur ulang.
Akibat pembatasan impor sampah itu menjadikan pengekspor sampah dari negara-negara maju mencari negara alternatif. Utamanya, sebagai tujuan pengiriman sampah domestik padat mereka.
“Akhirnya, pemilik sampah di negara maju mencari alternatif dan negara-negara berkembang menjadi tujuan dari sampah-sampah impor, termasuk Indonesia,” kata Suherman, Kamis (20/6).
Belum lagi, industri pengolahan sampah daur ulang di Indonesia tidak besar. Sistem pengelolaan sampah belum pula berjalan secara maksimal dengan angka daur ulang masih 10 persen hingga 20 persen.
Ia menilai, pembatasan impor ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia dan negara-negara lain. Sebab, sampah jadi komoditas bisnis lintas negara yang butuh regulasi ketat.
Selain itu, perlu pengawasan cermat dan selaras dengan keamanan lingkungan masa mendatang. Data BPS 2018 mencatat, Indonesia melakukan impor scrap plastik sekitar 283 ribu ton.
Suherman berpendapat, masuknya sampah impor ini menjadi beban tambahan bangsa. Sebab, Indonesia sendiri belum usai dengan pengelolaan sampah dalam negeri.
Artinya, ada tambahan urusan sampah impor, bahkan ada yang terkontaminasi B3. Karenanya, langkah penghentian impor sampah yang tidak sesuai ketentuan harus segera dilakukan.
“Sampah yang terkontaminasi B3 dan tidak bisa didaur ulang menjadi ancaman kelestarian lingkungan dan membahayakan manusia,” ujar Suherman.
