Jakarta, KabarBerita.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekesalan terhadap persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan yang tak kunjung selesai dari waktu ke waktu. Terlebih, sorotan publik selalu tertuju kepadanya setiap kali ada pembahasan mengenai defisit keuangan perusahaan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) tersebut.
Rona kekesalan muncul dari wajah Bendahara Negara di tengah pelaksanaan rapat antara Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jakarta pada Rabu (21/8). Hal ini juga terdengar dari intonasi bicara yang meninggi ketika terus dihujani pertanyaan oleh para anggota Komisi XI DPR.
Dalam rapat itu, Sri Mulyani menumpahkan kekesalannya terkait persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan lantaran berbagai pihak seolah terus bertanya kepadanya bagaimana penyelesaian masalah defisit itu. Padahal, menurutnya, persoalan defisit ini bukan tanggung jawab utamanya sebagai menteri keuangan.
“Kami ini kan menteri keuangan, bukan menteri keuangan kesehatan atau menteri kesehatan keuangan,” ujar Sri Mulyani dengan nada tinggi.
Seorang menteri keuangan, sambungnya, hanya berurusan dengan masalah ini ketika ada anggaran yang harus dialokasikan untuk program JKN KIS. Anggaran perlu dirumuskan karena negara memang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk subsidi pembayaran iuran, misalnya untuk kelas kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kalau ada uang di sini, yang defisit, oh ini bisa dipakai. Kami lihat hitungan dan mekanismenya,” terangnya.
Sayangnya, menurut Sri Mulyani, yang terjadi saat ini justru berbeda. Berbagai pihak seolah-olah hanya bisa menyalahkan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, ketika masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan tidak kunjung selesai.
“Semua orang bicara seolah-olah menteri keuangan yang belum bayar, padahal kami sudah bayar dan memberi bantuan. Tapi, kami dianggap yang menjadi salah satu persoalan,” ungkapnya.
