Jakarta, KabarBerita.id — China mengumumkan pejabat tinggi kebijakan luar negeri dari Pemerintah Otoritas Palestina dan empat negara mayoritas Islam akan mengunjungi negaranya pada 20-21 November saat konflik Israel dan Hamas meningkat di Jalur Gaza.
Delegasi itu mencakup para menteri luar negeri Otoritas Palestina di Tepi Barat, Arab Saudi, Yordania, Mesir dan Indonesia serta sekretaris jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (Organisation of Islamic Cooperation).
“Selama kunjungan tersebut, China akan melakukan komunikasi dan koordinasi mendalam dengan delegasi gabungan menteri luar negeri negara-negara Arab dan Islam untuk mendorong de-eskalasi konflik Palestina-Israel saat ini, melindungi warga sipil dan menyelesaikan masalah Palestina secara adil,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam pernyataannya, diberitakan AFP, Minggu (20/11).
Israel sudah bersumpah bakal menghancurkan Hamas yang kini menguasai Gaza atas serangan 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel.
Pemerintah Gaza mengungkap sejak saat itu Israel sudah membunuh lebih dari 12.300 warga Palestina.
Para pejabat China, termasuk Menteri Luar Negerinya, Wang Yi, sudah menyerukan gencatan senjata dan menenangkan situasi.
China secara histori bersimpati pada Palestina dan mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.
Bulan lalu, Wang berbicara dengan Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riyad al-Maliki dan mengatakan kepadanya bahwa China ‘sangat menyatakan simpatinya terhadap pihak Palestina’.
Otoritas Palestina adalah langkah pertama menuju negara Palestina merdeka. Namun mereka hanya punya sedikit wewenang atas Tepi Barat dan tak punya wewenang atas Gaza, tempat mereka digulingkan dengan kekerasan oleh Hamas pada 2007.
Para delegasi bakal tiba di China beberapa hari usai Presiden Amerika Serikat Joe Biden berpendapat bahwa wilayah pesisir Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel harus berada di bawah pemerintahan tunggal yang ‘direvitalisasi’.
“Saat kita mengupayakan perdamaian, Gaza dan Tepi Barat harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan, yang pada akhirnya di bawah revitalisasi Otoritas Palestina,” tulis Biden di Washington Post.
