Jakarta, KabarBerita.id — Bakal calon presiden Anies Baswedan ingin ada pengaturan soal sumber pembiayaan partai politik. Menurut dia, selama ini belum ada yang menyentuh hal tersebut.
“Ada satu hal yang menurut kami harus dibereskan, pembiayaan politik. Hari ini pembiayaan politik itu tidak ada yang mau menyentuh,” kata Anies dalam Indonesia Leaders Talk yang ditayangkan YouTube Universitas Hasanuddin, Minggu (24/9).
Ia mengatakan sama seperti universitas, parpol juga perlu ongkos untuk operasional. Namun, kata Anies, selama ini banyak pihak yang tidak peduli dari mana asal duit yang dimiliki parpol.
“Dalam kenyataannya, menjalankan universitas, Pak Rektor tahu persis, ongkosnya jelas, tenaga admin, listrik, airnya, itu ada. Kita saat ini menganggap partai politik yang ada biayanya kita tutup mata. Kita enggak mau peduli, bagaimana mereka harus menutup biayanya,” ucapnya.
Anies berpandangan harus ada pembaruan atau reformasi agar partai politik bisa beroperasi dengan sehat. Artinya, kader partai yang jadi pejabat publik tak memainkan anggaran belanja daerah atau negara.
“Menurut kami sudah harus ada reform di situ, sehingga partai politik bisa beroperasi dengan sehat, dan tidak menugaskan wali kota, bupati, gubernur, anggota DPR untuk melakukan ‘fundraising’ lewat APBD dan APBN,” kata dia.
Menurut dia, fenomena “fundraising” atau penggalangan dana itu terjadi karena kader-kader yang mendapat jabatan juga ditugaskan untuk membiayai partai. Anies mengatakan selama ini banyak yang tutup mata dengan kenyataan tersebut.
“Kita ramai-ramai tutup mata seakan akan partai enggak perlu biaya. Enggak bisa, partai itu harus bayar listrik, bayar telepon, bayar staf. Bayar air, itu fakta,” katanya.
“Selama pembiayaan ini tidak dipikirkan dengan serius, dan political financing, party financing is nothing new, di semua negara demokrasi pasti ada pengaturan itu. Nah kita harus masuk ke wilayah itu,” tambahnya.
