Depok, KabarBerita.id –– Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, telah membantah tudingan soal politisasi program Kartu Depok Sejahtera (KDS) untuk kepentingan elektoral Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Tudingan tersebut dilayangkan oleh 38 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui mosi tidak percaya terhadap program Pemerintah Kota Depok.
“Enggak terkait kepentingan PKS. penerima bantuan (KDS) semua warga Depok, syaratnya adalah miskin. Kalau dia enggak miskin, maka silakan diadukan nanti kami akan cabut. Jadi syaratnya adalah miskin,” kata Imam setelah Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok.
Dia menambahkan akan melakukan evaluasi apabila tidak tepat akan dicoret supaya tepat sasaran karena program ini merupakan program KDS tambahan.
Selain itu Imam mengatakan pemkot belum menerima pernyataan mosi tidak percaya. Pasalnya, anggota DPRD saat Rapat Paripurna hanya melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD.
Imam menuturkan, pemkot masih menunggu hasil koordinasi pimpinan DPRD dengan Wali Kota Depok terkait mosi tidak percaya dari 38 anggota DPRD, yang salah satu substansinya soal KDS.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPRD Kota Depok menuduh program KDS dipolitisasi untuk kepentingan PKS.
Anggota DPRD dari Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi mengatakan, dari hasil evaluasi individu dan pengawasan Komisi D, ditemukan bahwa pelaksanaan program KDS tidak transparan.
Babai mengungkapkan, KDS diberikan secara tidak merata kepada masyarakat. Selain itu, penunjukan koordinator lapangan dinilai tidak transparan.
