Gaza, KabarBerita.id — Tumpukan sampah dan limbah bertumpuk di lantai ruang operasi, bagian dan asrama di Rumah Sakit Anak Durra di Kota Gaza akibat pemogokan petugas kebersihan yang mengeluh mereka belum menerima gaji selama beberapa bulan.
Pekerja perusahaan kebersihan, yang menyediakan layanan kebersihan sepanjang waktu buat 54 pusat medis dan 13 rumah sakit di Jalur Gaza, selain memasak makanan buat pasien, telah memulai pemogokan umum selama tiga hari dan tidak melakukan tugas kebersihan dan masak sampai mereka menerima gaji yang dibayarkan oleh Pemerintah Otonomi Palestina.
Mohamed Al-Hindi, juru bicara perusahaan kebersihan di Jalur Gaza mengatakan kepada Xinhua –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi– perusahaan tersebut telah dipaksa melakukan pemogokan umum, “meskipun kami mengetahui bahwa pemogokan ini akan memiliki dampak negatif pada kondisi kesehatan”. Ia menambahkan ia menganggap pemerintah konsensus Palestina bertanggung-jawab atas krisis itu.
Al-Hindi menambahkan pemerintah belum membayar gaji pegawai perusahaan kebersihan selama lima bulan. Ia mengatakan, “Pekerja perusahaan tak bisa melaksanakan tugas mereka tanpa menerima gaji.” “Perusahaan tak bisa menerima penyelesaian sebagaian sampai pemerintah mengirim semua kewajiban secara berkala tanpa penundaan.” Pertikaian antara Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) dan Partai Fatah, pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang pada dasarnya berawal pada 2007, belum lama ini telah menimbulkan bayangan negatif atas lebih dari dua juta orang Palestina di Jalur Gaza dan menambah berat hidup mereka sehari-hari, terutama di sektor energi dan kesehatan.
Osama An-Najjar, juru bicara Kementerian Kesehatan Pemerintah Otonomi (Nasional) Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan mengatakan di dalam satu siaran pers sebelumnya bahwa PA “takkan membayar satu sen pun kepada perusahaan kebersihan, yang membersihkan rumah sakit di Jalur Gaza, sampai HAMAS menyerahkan kekuasaan penuh kepada Pemerintah Palestina”.
HAMAS melalui kekerasan merebut kendali atas daerah kantung pantai itu pada musim panas 2007 dan mengusir pasukan keamanan Presiden Abbas. Walaupun kedua pihak telah menandatangani seangkaian kesepakatan perujukan dan kesepahaman di Ibu Kota Mesir, Kairo, mereka masih berbeda pendapat mengenai peralihan kekuasaan di Jalur Gaza.
Pada Oktober tahun lalu, HAMAS dan Fatah menandatangani kesepakatan perujukan mengenai penyerahan kekuasaan kepada pemerintah konsensus Palestina, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Rami Hamdallah. Namun, kedua pihak tak sependapat mengenai gaji pegawai HAMAS di Jalur Gaza dan penyerahan keamanan dalam negeri di Jalur Gaza kepada PA.
