BATANG, Kabarberita.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno merupakan tamparan bagi Provinsi Jateng, khususnya bagi dirinya.
“Bagi saya, Jateng tertampar lagi karena bukan tanpa peringatan, kita sudah beberapa kali (terjadi OTT di Provinsi Jateng),” katanya di Semarang, Rabu.
Dalam waktu dekat, Ganjar berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah di Provinsi Jateng sebagai upaya pencegahan terjadinya berbagai tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara negara.”Besok kita konsolidasikan lagi, apa sebenarnya yang membikin kita masih melakukan hal demikian, saya sudah peringatkan seluruh bupati/wali kota (termasuk Wali Kota Tegal Siti Masitha),” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa saat ini merupakan era transparansi dan era akuntabel bagi semua pihak.”Sudah gak musimlah kayak gitu (kasus suap dan korupsi) karena risiko besar yang akan dihadapi (oleh para pelakunya),” katanya.
Sebelumnya, Ganjar mengaku kecewa saat mengetahui informasi penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno dalam OTT yang dilakukan KPK.”Saya sedih betul, Jateng kembali kena OTT, ‘gondoklah’ kira-kira begitu,” ujarnya.
Dia mengatakan pihaknya segera menyiapkan penjabat pelaksana tugas (PLT) Wali Kota Tegal, terkait penangkapan tersebut.”Begitu sudah langsung selesai, kami siapkan PLT. Kita tinggal menunggu prosesnya saja,” kata Ganjar.
Ia mengatakan dirinya merasa prihatin terhadap masih adanya pejabat di Jateng yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”Oleh karena, kami mengajak pejabat harus bisa menata diri dan tidak ‘nyolongan’,” katanya.
Jika masih banyak yang ‘nyolongan’, kata Ganjar, maka dirinya mendukung KPK untuk sering-sering ke Jawa Tengah melakukan OTT.”Mereka setelah dilantik (kepala daerah), saya antar ke KPK mana yang bisa dan mana yang tidak. Kita disuruh memperbaiki e-planning dan bugeting dan sudah dikatakan gratisifikasi adalah korupsi,” katanya.
Akan tetapi, kata dia, mereka (kepala daerah) masih ‘ngeyel’ dan ‘ndaplek’ saja seperti melakukan jual beli jabatan dan memberikan tambahan gaji pada pegawai.”Sesuatu harus dimulai dari diri kita sendiri dan jangan minta setoran.Kita sudah kasih contoh tapi mereka tetap ngeyel,” katanya.
Sebelumnya, KPK menginformasikan bahwa OTT terhadap pejabat Pemerintah Kota Tegal, terkait dengan sektor kesehatan.”Indikasinya diduga terkait sektor kesehatan, sejumlah orang kami bawa ke Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/8) malam.
Berdasarkan informasi yang dihimpun diduga penyelenggara negara yang dimaksud adalah Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno.Sebelum melakukan penangkapan, petugas KPK telah melakukan penyegelan di kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal. Diduga operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Tegal itu terkait pembangunan fisik Ruang ICU di RSUD Kardinah.
