Wakil Gubernur NTB : Untuk Turunkan Angka Kemiskinan Secara Signifikan Perlu Validasi dan Verifikasi Data

  • Bagikan

Mataram, KabarBerita.id — Provinsi NTB merupakan daerah terdepan yang sangat gencar melakukan validasi data di Indonesia. Pesan inilah yang diharapkan menjadi penyulut agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Barat (Pemprov NTB) bersinergi bersama Kabupaten/Kota untuk melakukan validasi dan verifikasi data kepada pemerintah Desa karena hal tersebut merupakan kunci agar angka kemiskinan bisa menurum sevara signifikan

Hal tersebut diutarakan dalam Rapat Koordinasi Program Bantuan Sosial, dalan rangka Penanganan Fakir Miskin Tingkat Provinsi tahun 2021 pada Kamis (9/9) oleh Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, yang juga diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati dan Walikota se-NTB di Lombok Astoria Hotel.

Ummi menyampaikan pentingnya Verifikasi dan Validasi (Vervali) karena hal ini merupakan kunci kesuksesan agar semua persoalan data, program bantuan hingga perencanaan pembangunan dapat terselesaikan dan tuntas.

Jadi, apabila data yang dimiliki valid dan akurat maka dipastikan semua bantuan sosial kepada masyarakat akan tepat sasaran kepada masyarakat penerima bantuan.

Ummi memberikan informasi menurut data bahwa tingkat kemiskinan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) sebanyak 2,861,819 orang dari total jumlah penduduk NTB sejumlah 5,370,331 jiwa ditahun 2020.

Dari data tersenut sebanyak 4.462,570 atau 83,10 persen sudah terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di NTB per April 2021. Yang bim memiliki JKN sekitar 907. 761.

Ummi kembali menegaskan bahwa kuncinya adalah keakuratan data sehingga diharapkan semuanya bersama-sama bersinergi untuk terus memperbaiki data agar masyarakat NTB sejahtera.

Ahsanul Halik selaku Kadis Sosial Provinsi NTB menambahkan bahwa rakor ini penting, menyamakan persepsi dalam sinergi penanggulangan kemiskinan di NTB.

“Jadi mari kita bersama-sama mendorong perbaikan data,” katanya.

Rakor ini akan mendapatkan hasil rekomendasi bersama sesuai tupoksi maupun wewenang sesuai UU.

Sementara itu dari Bupati Dompu, Wakil Bupati KSB, Wakil Bupati Sumbawa dan Para Kadis Sosial se-NTB mengharapkan dari Pemprov NTB turut melakukan intervensi agar SDM operator data ditingkat desa bisa meningkat kualitasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan