UU Perbolehkan Pilkada Ditunda Jika Ada Bencana Nonalam

Jakarta, KabarBerita.id — Desakan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 muncul dari sejumlah pihak. Tak lepas dari kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia yang terus meningkat.

Sejauh ini, kasus positif virus corona sudah mencapai 203.342. Hampir selalu ada peningkatan 3 ribu kasus positif baru dalam beberapa hari terakhir.

Merespons usulan, Presiden Joko Widodo justru tetap ingin pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 dilanjutkan. Menurutnya, tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir.

Sebenarnya, penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bukan hal yang mustahil karena diatur dalam UU No. 6 tahun 2020. Ada beberapa pasal yang membahas tentang penundaan pilkada.

Pasal 120 Ayat (1) menjelaskan, jika ada bencana nonalam mengakibatkan tahapan pilkada tidak dapat lanjut dilaksanakan, maka penundaan bisa dilakukan.

Kemudian pada Pasal 201A Ayat menjelaskan bahwa jadwal pemungutan suara pada Desember 2020 bisa ditunda, asalkan terjadi bencana nonalam yang mengakibatkan tahapan pilkada tidak dapat dilaksanakan.

Pemungutan suara, jika ditunda, bisa dijadwalkan ulang berdasarkan atas persetujuan bersama antara pemerintah, DPR dan KPU. Hal itu tertuang dalam Pasal 122A Ayat (2).

“Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat,” bunyi Pasal 122A Ayat (1).

Jika telah ada kesepakatan antara pemerintah, KPU dan DPR, jadwal ulang pelaksanaan pilkada diatur dalam peraturan KPU.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU,” bunyi Pasal 122A ayat (3).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here