Jakarta, KabarBerita.id — Partai Demokrat bakal mengkaji usulan untuk membuka mimbar bebas di Kantor DPP di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Usulan ini mencuat setelah Demokrat sempat digoyang isu kudeta pucuk kepemimpinan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami usulan tersebut yang mengapresiasi keberanian Demokrat membuka isu kudeta partai ke publik.
“Masukan mengenai mimbar bebas ini berasal dari pihak luar Demokrat, teman-teman pejuang demokrasi maupun HAM,” ujar Herzaky, Senin (8/2).
Menurut Herzaky, usulan tersebut muncul setelah melihat keberanian Demokrat membongkar dugaan kudeta kepemimpinan. Apalagi, kudeta itu diduga didalangi oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.
“Mereka melihat keberanian Partai Demokrat membongkar keterlibatan orang dekat Istana, apalagi pelaku gerakan itu mencatut nama beberapa menteri dan mencatut nama presiden, dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, memberikan harapan baru bagi penegakan demokrasi di negeri ini,” jelas Herzaky.
Menurut Herzaky, pihak eksternal berharap agar mimbar bebas ini jadi digelar. Sebab, kelompok yang selama ini khawatir atau ketakutan menyampaikan aspirasi yang berbeda dengan kekuasaan jadi punya saluran penyampaian melalui forum mimbar bebas.
Ia mengatakan beberapa kader Demokrat sudah menyatakan dukungan terkait usulan mimbar bebas tersebut.
“Bagi mereka, ini sebagai salah satu sarana untuk menunjukkan soliditas dan kebersamaan kader dan pengurus Demokrat bersama DPP Partai Demokrat kepemimpinan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono),” ujarnya.
Partai Demokrat saat ini tengah menjadi perbincangan di tengah masyarakat usai Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada pihak yang ingin melengserkan dirinya dari pucuk pimpinan partai.
Ketua Bappilu Demokrat lantas menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko terlibat dalam dugaan kudeta kepemimpinan AHY di Demokrat. Ada pula sejumlah kader dan mantan kader Demokrat yang terlibat.
DPP Demokrat menyatakan telah menerima informasi dari para pengurus pimpinan partai di pusat dan daerah yang sempat bertemu dengan Moeldoko. Mereka pun menilai Moeldoko sebagai penyalahgunaan wewenang karena mencatut nama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Moeldoko juga sudah angkat suara. Dia mengaku hanya mendengar keluhan dari para kader Demokrat.
