Jakarta, KabarBerita.id — Anggota DPR Komisi IX dari PDIP Ribka Tjiptaning mengaku ditegur oleh fraksinya lantaran menolak vaksin virus corona (Covid-19). Namun, menurutnya teguran itu merupakan konsekuensi yang harus diterimanya demi memperjuangkan keamanan rakyat.
“Saya sampai ditegur partai saya, tidak tahu laporan siapa, tapi itu konsekuensi logis,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan Direktur Utama PT Biofarma (Persero), Rabu (13/1).
Ribka menekankan bahwa dirinya dipilih oleh masyarakat lewat Pemilu. Oleh karena itu, dia juga ingin memastikan keamanan masyarakat yang akan diberi vaksin virus corona.
“Ini keamanan untuk rakyat, waktu rakyat memilih saya tidak ragu, jadi saya bicara tidak ragu yang mengenai kebenaran,” ucapnya.
Ia pun kembali mengungkapkan alasannya menolak mengikuti program vaksinasi. Dia masih meragukan kejelasan dari efektivitas vaksin tersebut.
Dia berkaca dari pengalaman pemberian sejumlah vaksin lainnya, yang justru membuat orang lumpuh hingga meninggal dunia. Misalnya, vaksin anti polio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin anti kaki gajah di Majalaya menyebabkan 12 orang meninggal dunia.
“Kenapa saya menolak divaksin? Karena belum jelas begitu. Dan saya mengalami waktu menjadi ketua komisi itu 2 kali, masalah vaksin yang saya anggap bermasalah, kalau gagal tidak sampai disitu tapi bermasalah,” tuturnya.
Tak hanya itu, Ribka mengaku disentil oleh sejawatnya dalam grup WhatsApp karena menolak vaksin Covid-19. Sedangkan, sejumlah politisi PDIP lainnya mengaku siap mengikuti vaksinasi Covid-19.
“Saya diledekin di-WhatsApp saya itu PDI Perjuangan, nyinyir semua saya siap divaksin, siap divaksin, menyindir saya karena saya kan tidak mau divaksin,” ucap Ribka.
Saya bilang pasti milih yang Rp2 juta toh, anggota DPR pasti pilih yang mahal, kalau yang mahal pasti safety, kalau murah pasti untuk rakyat miskin kebiasaannya begitu,” sambungnya.
Sebelumnya, politisi PDIP itu terang-terangan menolak untuk divaksin covid-19 di hadapan Menkes. Bahkan, ia mengaku memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin Covid-19.
“Kedua, kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Mau semua yang usia boleh, tetap, misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Pernyataan Ribka itu ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Menurutnya, pernyataan Ribka sebenarnya bertujuan agar kepentingan dan keselamatan masyarakat dikedepankan dalam pelaksanaan program vaksinasi covid-19.
“Ribka Tjiptaning, jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat,” kata Hasto dalam keterangannya.
