Jakarta, KabarBerita.id — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai sembilan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) 2019-2023 yang telah ditetapkan merupakan tokoh-tokoh kredibel dan memiliki kapasitas.
“Saya kira pansel (calon pimpinan KPK) figur-figurnya sangat kredibel dan memiliki kapasitas untuk menyeleksi,” kata Jokowi dalam siaran tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Sabtu, 18 Mei 2019.
Jokowi sebelumnya telah menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023. Pansel Capim KPK 2019-2023 ini dipimpin oleh Yenti Ganarsih, seorang akademisi dan dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Meski pansel memiliki kewenangan untuk menyeleksi, Jokowi mengatakan bahwa keputusan akhir siapa yang akan menduduki jabatan pimpinan KPK ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kami hanya menyiapkan panitia seleksinya. Diharapkan yang terpilih nanti betul-betul yang terbaik dan diserahkan ke DPR supaya diseleksi lagi baru keluar,” katanya.
Jokowi mengaku tidak meminta pansel untuk mencari figur tertentu untuk pimpinan KPK periode selanjutnya. Sebab, memang fokusnya masih pencegahan dan penindakan. “Enggak enggak, yang penting tekanannya memang saya kira sama di pencegahan, di penindakan ya,” kata dia.
Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK yang dibentuk Jokowi mendapat penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Sebab, mereka menilai pembentukan Pansel baru ini mengandung unsur kompromi kepentingan elit.
“Dalam komposisi anggota, ada nuansa Presiden Joko Widodo lebih mempertimbangkan kompromi kepentingan elit dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yang sunguh-sunguh memberantas korupsi,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 18 Mei 2019.
Kurnia melihat ada beberapa nama anggota Pansel yang memiliki kedekatan dengan Markas Besar Polri, yang kemudian memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elit kepolisian atas KPK.
Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai Jokowi tidak memiliki imajinasi besar dalam agenda pemberantasan korupsi. “Target untuk meningkatkan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia sulit diharapkan tercapai dengan materi Pansel hari ini,” ujar Kurnia.
