Jakarta, KabarBerita.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengungkapkan Ratu Maxima dari Belanda mengingatkan dan menyoroti pentingnya konektivitas yang memadai di wilayah terluar dan terdepan dalam rangka panyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
“Yang paling diperlukan itu adalah connectivity di antara wilayah terluar dan terdepan, akses bagi penerima bantuan sosial sehingga itu kemudian bisa diterima dengan baik,” ujar Puan kepada wartawan usai pertemuan dengan Ratu Maxima di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa.
Ratu Maxima berkunjung ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Keuangan Inklusif untuk Pembangunan (United Nations Secretary General’s Special Advocate/UNSGSA for Inclusive Finance for Development).
Menteri Puan menuturkan Ratu Maxima menekankan keterjangkauan dan akses bagi penerima bantuan terhadap bantuan sosial sebagai upaya mendorong inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat perlu dipastikan.
“Jadi, beliau menyampaikan bahwa akan lebih baik kalau kita pemerintah itu bisa datang kepada rakyat daripada kemudian rakyat harus pergi ke bank-bank,” ujarnya.
Selain itu, menurut Puan, Ratu Maxima juga menyampaikan basis data terpadu harus benar-benar akurat dan mencakup semua keuangan inklusi yang ada. Sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Untuk menyalurkan bantuan sosial nontunai dalam kerangka Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah akan menyiapkan 47.000 elektronik warung gotong-royong (e-warong) yang mana para penerima manfaat dapat membelanjakan dana bantuan untuk membeli pangan seperti beras dan telur di tempat-tempat tertentu melalui mekanisme akun elektronik.
Dia menuturkan telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk bisa memasang sejumlah infrastruktur telekomunikasi, base transceiver station untuk menyediakan jaringan komunikasi bagi warga di daerah-daerah terluar sehingga mereka dapat memperoleh sinyal di telepon genggamnya dan pada akhirnya dapat mengakses bantuan nontunai.
Bantuan nontunai tersebut disalurkan oleh Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Bank yang terhimpun dalam Himbara, yakni PT Bank Mandiri (persero) Tbk, PT Bank Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk.
Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan dari enam juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 2018.
Dengan bertambahnya jumlah KPM, pemerintah akan memantau dan mengevaluasi kemampuan dari Himbara dalam menyalurkan bantuan sosial nontunai di seluruh wilayah Indonesia. Evaluasi tersebut akan dilakukan pada kuartal kedua 2018.
Lebih lanjut Puan menuturkan empat bank yang tergabung dalam Himbara?itu tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal daripada sebelumnya.
“Sampai sekarang masih dengan empat bank pemerintah (Himbara). Tentu saja kami akan mengevaluasi, kalau memang sudah dibutuhkan untuk membuka kesempatan? pada swasta nasional, tentu saja kita akan membuka kesempatan tersebut,” tuturnya.
