Sudirman Said Soal RUU Ciptaker: Izin Mudah Tapi Korupsi Tinggi akan Sia-sia

Jakarta, KabarBerita.id — Pengesahan UU Cipta Kerja menuai polemik di masyarakat. Gelombang unjuk rasa melanda beberapa daerah usai RUU yang diusulkan oleh Pemerintah ini disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Institut Harkat Negeri (IHN) lantas menggelar Sekolah Kebijakan Publik untuk mengurai polemik seputar UU Cipta Kerja. Dua narasumber hadir yakni Ketua APINDO Anton J Supit dan Pengamat Politik UNJ Ubedillah Badrun.

Ketua IHN, Sudirman Said berpendapat Indonesia merupakan ruang tumbuh ekonomi yang nenarik bagi para investor, baik karena ukuran pasar, jumlah penduduk maupun potensi sumber daya alam yang belum diolah.

Pemerintah selalu menekankan rumusan UU Cipta Kerja agar investor tertarik datang ke Indonesia sehingga bisa menciptakan lapangan kerja.

Sudirman mencatat, daya tarik investasi tidak sekadar kemudahan dari segi hukum, melainkan juga pelaksanaanya. Pria yang akrab disapa Pak Dirman ini menekankan, akan menjadi sia-sia jika semua izin dan aturan dimudahkan tetapi penyelenggara aturan masih tetap tidak transparan dan koruptif.

“Bila secara regulasi semua dimudahkan tetapi perilaku penyelenggara negara masih mempersulit pelaksanaan aturan, tidak transparan, dan korupsi dimana-mana, maka tetap saja akan sulit menjadi negara yang kompetitif dalam menarik investasi,” ujar Pak Dirman, Rabu (7/10/2020).

Menurut Pak Dirman, selain menyederhanakan aturan, pekerjaan rumah yang tak kalah penting adalah memperbaiki perilaku penyelenggara negara. “Investor butuh pemerintahan yang bersih, demokratis, dan aturan yang konsisten,” tegas dia.

Pak Dirman berujar, dengan perilaku para penyelenggara negara yang lurus, sistem dan aturan yang tidak sempurna bisa diluruskan oleh pelakunya.

“Sebaliknya bila para pelakunya cenderung korup dan manipulatif, sistem sebaik apapun akan dijebol dan dimanipulasi,” ungkap Pak Dirman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here