Jakarta, KabarBerita.id — Negara China menjawab tudingan Pengadilan Tribunal independen yang mengatakan Beijing telah melakukan kejahatan Genosida terhadap etnis minoritas Muslim Uighur adalah merupakan sebuah kebohongan.
“Tudingan tribunal itu tak lain dan tak bukan adalah alat politik yang dipakai oleh beberapa pihak anti-China dan separatis untuk menyesatkan publik. Orang yang memiliki hati nurani dan akal sehat tidak akan tertipu.” Ucap juru bicara kedutaan besar China di London pada Jumat (10/12).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, sebelumnya menyebut pengadilan tribunal Uighur ini murni “sandiwara anti-China”.
Pengadilan Tribunal pada Kamis (9/12) memberi pernyataan bahwa China melakukan kejahatan genosida terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di wilayah barat Xinjiang. Presiden Xi Jinping beserta jajaran pemerintahannya ditetapkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas persekusi dan pelanggaran HAM yang menimpa kelompok minoritas Muslim Uighur.
Geoffrey Nice, sebagai pemimpin tribunal mengatakan, “Pengadilan yakin pemerintahan China telah memengaruhi kebijakan yang disengaja dan sistematis dengan tujuan mengoptimalkan populasi masyarakat Xinjiang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi populasi Uighur dan populasi etnis minoritas lain dalam jangka panjang dengan cara membatasi dan mengurangi kelahiran etnis Uighur.
Pengadilan yakin bahwa Presiden Xi Jinping, Chen Quanguo, dan pejabat senior lainnya di PRC dan PKC (Partai Komunis China) harus bertanggung jawab atas tindakan di Xinjiang.
Nice menambahkan, kekerasan yang terjadi kepada masyarakat Uighur di Xinjiang, termasuk penyiksaan dan pemerkosaan, merupakan akibat dari kebijakan politik, bahasa, dan pidato yang dipromosikan oleh Xi Jinping dan pemangku kebijakan China lain.
Nice pada 2020 mendirikan Pengadilan Uyghur non-pemerintah ini atas desakan para aktivis Uighur. Nice sendiri adalah seorang pengacara Inggris dan pengacara hak asasi manusia internasional. Pengadilan ini berkomitmen untuk bersikap independen dan membatasi diri guna menghasilkan penilaian yang tak memihak. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi ataupun penegakan hukum.
Keberadaan Pengadilan Uighur selalu mendapatkan kecaman dari China. Pengadilan ini dianggap sebagai bentuk manipulasi politik yang bertujuan mendiskreditkan Beijing. Dubes China untuk Inggris, Zheng Zeguang menilai organisasi ini dirancang untuk menodai citra China dan menyesatkan masyarakat Inggris yg berada di China. Selain itu juga mengganggu kelancaran hubungan China-Inggris.
