Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, bahwa infrastruktur merupakan alat pemersatu bangsa baik dalam politik, sosial, hingga ekonomi.
Hal tersebut diungkapkan saat menjadi pembicara kunci acara 71 Tahun Hari Oeang di Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Sri Mulyani mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta membutuhkan konektivitas antar daerah guna memberikan fasilitas yang sama. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan pembangunan mulai dari pinggiran.
“Seperti disampaikan Pak Jokowi, membangun dari pinggiran, konsep NKRI, bukan dari sisi policy atau hukum, kesatuan itu dari sisi ekonomi dan sosial dan itu butuh konektivitas, enggak mungkin orang bisa merasa bersatu secara ekonomi kalau saya bahkan tidak pernah berhubungan, baik secara fisik, mobilitas orang, maupun secara jasa, ataupun secara valueyang kita share bersama,” kata Sri Mulyani.
Dengan begitu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi suatu kebutuhan mendesak yang harus terus dilakukan pemerintah.
Di awal pemerintahan kabinet kerja, kata Sri Mulyani, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur di Indonesia mencapai Rp 5.000 triliun.
“Itu tercantum dalam RPJMN 2014-2019, angka itu enggak mungkin didanai APBN saja. dan oleh karena itu, konsep untuk memobilisasi dana yang berasal dari BUMN dan masyarakat, swasta menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” ujar dia.
Dalam seminar 71 Tahun Hari Oeang, Sri Mulyani menginginkan adanya kerja sama diantara berbagai unit Kementerian Keuangan untuk bisa melakukan langkah bagaimana strategi membangun infrastruktur di Indonesia.
“Karena bukan hal yang mewah tapi kebutuhan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, cita-cita adil dan makmur, adalah suatu kebutuhan sinergi antar unit Kemenkeu,” tukas dia. (mkj/mkj)
