Sambut Izin Tambang Jokowi, PBNU Siapkan SDM hingga Jaringan Bisnis

Jakarta, KabarBerita.id — PBNU sedang mengatur persiapan untuk mengelola tambang setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mengungkapkan bahwa NU telah menyiapkan segala sesuatu mulai dari sumber daya manusia hingga struktur organisasi dan jaringan bisnis.

 

“Dengan sumber daya manusia yang kompeten, struktur organisasi yang matang, dan jaringan bisnis yang kuat, Nahdlatul Ulama siap melaksanakan tanggung jawab ini,” ujar Gus Yahya dalam pernyataan tertulisnya pada Senin (3/6).

 

Menurutnya, NU memiliki jaringan organisasi yang luas, mencakup hingga tingkat desa dan berbagai lembaga pelayanan masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini akan menjadi jalur efektif untuk membawa manfaat dari sumber daya ekonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada NU.

 

“Pada saat yang sama, NU akan merancang struktur bisnis dan manajemen yang menjamin profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil tambang,” tambahnya.

 

Gus Yahya juga menekankan bahwa keputusan pemerintah memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan, termasuk NU, merupakan langkah berani untuk memperluas manfaat sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat.

 

“Ini adalah langkah penting untuk memperluas pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki negara untuk kepentingan langsung rakyat,” katanya.

 

PBNU mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas keputusan tersebut, menganggapnya sebagai pengakuan yang tinggi terhadap peran NU dalam pembangunan nasional.

 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kebijakan afirmatifnya untuk memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama,” ungkap Gus Yahya.

 

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani PP 25/2024 yang memberikan izin bagi organisasi keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia. Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang memproses Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara untuk PBNU, sesuai arahan dari beberapa menteri terkait di Kabinet Indonesia Maju.

Tinggalkan Balasan