Jakarta, KabarBerita.id — Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan PT PLN (Persero) masih mampu untuk menuntaskan proyek pengadaan listrik 35.000 MW, meskipun sejumlah kalangan meragukan kesehatan keuangan perusahaan tersebut.
“Jadi wajar juga jika Menteri Keuangan mengingatkan agar PLN dengan proyek yang banyak harus menjaga rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) perusahaan,” kata Rini di Jakarta, Rabu.
Untuk itu, menurut Rini, pihaknya selama tiga tahun sebagai Menteri BUMN dirinya selalu mengingatkan semua perusahaan milik negara termasuk PLN sebagai perusahaan besar harus menjaga rasio utang dan meningkatkan kualitas aset.
“Saya selalu tekankan kepada direksi soal utang. Kita harus ‘worst scenario position’ dan hal itu normal-normal saja,” ujarnya.
Rini menjelaskan dalam membangun satu perusahaan di bidang apapun, tidak terhindar dari utang, namun bagaimana utang tersebut dapat di-“leveraging”.
“Harus dijaga dan diyakini bahwa dalam melakukan investasi aset-asetnya harus berharga, misalnya, pembangkit harus bisa memproduksi listrik, efisien dan memadai. Sehingga tambahnya, dalam keadaan membutuhkan investasi jika perlu aset bisa dijual,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, di sejumlah kalangan beredar surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan perihal Perkembangan Risiko Keuangan Negara atas Penugasan Infrastruktur.
Surat tertanggal 19 September 2017 itu menyoroti adanya risiko dalam keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang ditujukan kepada Menteri Energi ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Surat yang bernomor S-781/MK.08/2017 itu ditembuskan juga kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN itu diduga bocor ke publik.
Rini menuturkan, terkait dengan proyek pengadaan listrik pemerintah 35.000 MW, sebanyak sekitar 9.000 MW dikerjakan oleh PLN sendiri, sedangkan sekitar 26.000 MW dikerjakan oleh penyedia listrik swasta atau independent power producer (IPP).
“Tidak ada revisi target. Selama ini mungkin orang salah persepsi bahwa pendanaan dan konstruksi proyek 35.000 MW didanai seluruhnya oleh PLN, namun sebanyak 26.000 MW diantaranya didanai IPP,” ujarnya.
