RI-Turki Sepakati Kerjasama Produksi Paracetamol  

  • Bagikan

Jakarta, KabarBerita.id — Usai ada keluhan Presiden Jokowi terkait kemandirian industri farmasi dalam negeri, Pemerintah Republik indonesia (RI) akan bekerja sama dengan Turki dalam bidang kesehatan salah satunya produksi Paracetamol.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Iqbal selaku Duta Besar Republik Indonesia di Ankara, Jumat (15/10).

Ia menerangkan kesepakatan tersebut adalah melakukan pengembangan bersama serta produksi bersama Paracetamol.

Kesepakatan tersebut muncul karena keluhan Presiden Joko Widodo terkait produksi bahan baku obat. Karena sebagian besar obat yang diproduksi bahan bakunya impor.

Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan joint production bersama dengan perusahaan Turki yang sebelumnya telah berhasil memproduksi bahan baku obat terutama jenis paracetamol.

MenteriLuar Negeri, Retno Marsudi sebelumnya pada tanggal 12 sampai 13 Oktober lalu mengunjungi Turki dan membicarakan sejumlah kerjasama antar kedua negara.

Dalam Konferensi pers secara daring yang dilakukan beberapa hari lalu Ratna menyampaikan bahwa kunjungannya ke Turki bersama Kementerian Kesehatan, Pertamina, dan PT Waskita Karya yakni untuk melakukan kerjasama jangka pendek di bidang farmasi melalui dukungan obat-obatan terapeutik.

Sementara untuk kerja sama jangka panjangnya yakni berupa pengadaan bahan baku obat.

Sebelumnya dalam sidang tahunan MPR, Senin (16/8), Presiden Jokowi menyampaikan bahwa terdapat masalah dalam hal kemandirian industri obat, alat-alat kesehatan, vaksin di masa pandemi yang masih menjadi kelemahan serius yang wajib diselesaikan.

Sementara menanggapi hal tersebut menteri BUMN Erick Thohir dalam acara BUMN Sehat dan Kuat Demi Akselerasi Kebangkitan Ekonomi di CNBC Indonesia TV, Jumat (30/7), menyampaikan bahwa perusahaan farmasi plat merah kini sudah berupaya memproduksi sejumlah obat termasuk paracetamol secara mandiri meski bahan bakunya masih berasal dari impor.

Erick menyampaikan pihaknya berupaya menargetkan produksi dalam negeri paling tidak 50%.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan