Raker Komisi III Dengan Kejagung, FPKS Akan Tanya Kasus Jiwasraya

Jakarta, KabarBerita.id – Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung pada Kamis (16/1), fraksinya akan menanyakan terkait proses hukum PT Jiwasraya yang saat ini sedang bergulir.

“Besok itu kita akan ada rapat dengan Jaksa Agung, dan alhamdulillah Komisi III sudah mengakselerasi waktu. Besok kita akan Raker jam 10.00 WIB,” kata Aboe Bakar Alhabsy, di Ruang Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan Raker tersebut akan dihadiri Jaksa Agung ST. Burhanudin dan membahas berbagai hal terkait kinerja Kejaksaan.

Namun dia tidak menampik apabila Komisi III DPR juga akan menyinggung terkait proses hukum di PT Jiwasraya yang saat ini sedang bergulir.

“Kalau Raker kan tidak hanya satu judul. Tapi kita akan dalami isu itu PT Jiwasraya,” ujarnya.

Selain itu Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi kinerja dan keseriusan Jaksa Agung dalam penanganan kasus dugaan korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya, yang telah menetapkan lima orang tersangka.

Jazuli menilai penetapan tersangka ini merupakan bagian kesuksesan dari lembaga Kejaksaan Agung sendiri.

“Jadi kami apresiasi, tapi kita tidak ingin sekedar munculnya lima tersangka saja, tetapi kita melihat apa akar masalah sesungguhnya untuk menjadi pelajaran buat juga lembaga-lembaga sejenis,” katanya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI resmi menggulirkan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya premi kelas III mandiri.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan inisiatif FPKS itu berdasarkan aspirasi rakyat saat reses DPR yaitu menginginkan agar DPR serius menyelidiki kasus Jiwasraya dan merespon keras kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri yang sangat memberatkan.

“Kami mendapat banyak aspirasi rakyat selama masa reses kemarin untuk membongkar kasus Jiwasraya yang bernilai triliunan, juga menangkap keberatan rakyat atas kenaikan iuran BPJS khususnya untuk kelas III mandiri,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya itu untuk mengungkap akar persoalan yang terjadi di perusahaan BUMN tersebut.

Menurut dia, untuk mengungkap persoalan tersebut, Pansus lebih pas karena lintas komisi yang dapat melakukan pengawasan kepada lembaga dan kementerian terkait.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here