Yogyakarta, KabarBerita.id — Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik.
“Boleh saja menetapkan kembali (Setya Novanto sebagai tersangka) dengan alat bukti yang didapat,” kata Hifdzil di Yogyakarta, Kamis (19/10).
Meski demikian, menurut Hifdzil, untuk menetapkan kembali sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memastikan mengikuti prosedur yang benar.
Meski alat bukti yang dimiliki KPK sudah sah dan cukup untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan baru, ia meminta agar KPK dapat lebih memperhatikan prosedur formal yang harus dipenuhi.
Menurut dia, keputusan hakim yang mengabulkan praperadilan Setya Novanto tidak serta merta melemahkan posisi KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-El).
KPK, kata Hifdzil, tidak perlu mengkhawatirkan pernyataan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, yang hendak melaporkan pimpinan KPK ke Bareskrim jika kembali menetapkan kliennya sebagai tersangka. Pernyataan itu, menurut dia, tidak memiliki landasan hukum yang jelas. “Kalau memang dirasa mengganggu, KPK berhak melaporkan,” kata dia.
Sementara itu, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM Fatahillah Akbar mengatakan pengabulan praperadilan Setya Novanto beberapa waktu lalu, menurutnya, menjadi pembelajaran agar penegak hukum bertindak dengan lebih tepat dan hati-hati dalam proses penyidikan.
“Dalam beberapa bagian apa yang dilakukan kemarin sudah tepat, tapi ada juga yang masih belum tepat. Kali ini harus lebih hati-hati,” kata Fatahillah.
