Berita  

Presiden PKS: Jangan Penguasa Intervensi Penegakan Hukum

Jakarta, KabarBerita.id — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyatakan hukum seharusnya benar-benar menjadi panglima di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukannya kepentingan politik pihak tertentu.

“Seharusnya, sebagai negara hukum, maka aturan hukumlah yang seharusnya menjadi panglima, bukan kepentingan politik penguasa. Janganlah sekali-kali kepentingan politik penguasa mengintervensi proses penegakan hukum. Dan sebaliknya, jangan sekali-kali para penegak hukum bermain mata dengan kepentingan politik,” kata Mohamad Sohibul Iman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Sohibul Iman, jika politik memperalat hukum, maka akan hancurlah wibawa dan marwah hukum nasional di hadapan rakyat Indonesia.

Ia berpendapat Indonesia sedang menghadapi beberapa tantangan berat pada aspek demokrasi karena proses transisi menuju konsolidasi demokrasi berjalan sangat lambat.

“Kegagalan kita melakukan konsolidasi demokrasi menyebabkan beberapa ekses negatif yang menjadi penyakit kronis dalam sistem politik kita,” ucapnya.

Sejumlah ekses negatif itu, ujar dia, adalah munculnya politik berbiaya tinggi, hegemoni oligarki yang didominasi pemodal, serta politik yang saling mengunci.

Tinggalkan Balasan