Jakarta, KabarBerita.id — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap penambahan anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) hanya untuk satu partai. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan minimnya oposisi membuat sistem pengawasan dan keseimbangan atau check and balance terhadap pemerintah ke depan menjadi tidak optimal.
“Kalaupun berandai-andai ada penambahan anggota koalisi itu tidak akan lebih dari satu partai,” ujar Arsul di sebuah restoran di Jakarta, Jumat (26/7).
Arsul menuturkan mekanisme pengawasan pemerintahan merupakan hal yang penting bagi sistem demokrasi. Jika mekanisme itu lemah, menurutnya hal itu akan membuat perkembangan demokrasi ke depan tidak berjalan baik.
Terkait dengan komposisi antara koalisi dengan oposisi, Arsul melihat saat ini sudah cukup. Ia berkata penambahan anggota koalisi tidak lebih dari satu partai.
“Kalau saya melihat meskipun pemerintah ingin mendapatkan dukungan yang kuat di parlemen, namun tentu Pak Jokowi-Ma’ruf dan kami semua ada kekuatan check and balance di DPR yang masih lumayan kuat,” ujarnya.
Adapun soal partai apa yang akan bergabung menjadi anggota baru KIK, Arsul menyampaikan hal itu merupakan ranah ketum partai pendukung dan Jokowi. Ia hanya bisa memastikan kondisi KIK sampai saat ini masih solid.
“Jadi tidak ada yang namanya riak-riak atau gelombang-gelombang,” ujar Arsul.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Moeldoko menyebut koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf tetap solid. Namun Kepala Staf Kepresidenan ini tak menutup kemungkinan koalisi bertambah dengan bergabungnya partai politik lain.
Apabila nantinya ada parpol baru yang bergabung, Moeldoko menyebut dengan istilah ‘koalisi plus-plus’.
“Kami masih meyakini penuh bahwa koalisi yang terbangun cukup baik, bahkan koalisi itu bisa plus-plus, kan begitu. Jadi bukan hanya hotel aja yang plus-plus, koalisi plus-plus bisa kan,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
