Jakarta, KabarBerita.id — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) harus diaudit terkait sistem pendidikan nasional. Pasalnya, anggaran yang sangat besar tidak linier dengan prestasi pendidikan Indonesia.
Anggota DPR RI, Effendi MS Simbolon mengatakan, praktik pungli sesungguhnya masih marak terjadi di lingkungan Kemendikbud dan Kemenristekdikti.
“Mohon maaf di Dikti dan Kemendikbud, mohon maaf masih ada pungli. Mau jadi rektor atau kepala sekolah ini misalkan, harus setor sekian. Bahkan ini terjadi di almamaternya saya,” katanya dalam diskusi bertajuk ‘Vokasi dan Ironi Pendidikan di Era Milenial’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11).
Parahnya lagi, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, praktik pungli juga terjadi di beberapa sekolah.
“Jangan terlena dengan guru tanpa tanda jasa. Guru juga ada yang gombal. Ada juga guru yang mau naikin kelas muridnya, bayar berapa,” ujar Effendi.
Praktik pungli tersebut ditegaskannya menunjukkan bahwa ada ketidaksinkronan antara anggaran pendidikan yang besar, yakni 20 persen dari APBN dengan moral pendidikan Indonesia. Maka dari itu, Kemendikbud dan Kemenristekdikti harus diaudit.
“Auditnya, audit sistem pendidikan nasionalnya. Kaitannya dengan kesejahteraan guru, sekolah-sekolah dan lain sebagainya,” pungkas Effendi.
