Polisi Dinilai Tak Netral Tangani Demo Menolak Omnibus Law

Jakarta, KabarBerita.id — Koalisi Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai aparat kepolisian telah kehilangan netralitasnya dalam menangani demonstrasi maupun penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Hal ini terkait penerbitan Surat Telegram Rahasia (STR) oleh Kapolri Idham Azis dalam merespons perkembangan situasi seputar pengesahan RUU Cipta Kerja. Koalisi pun mengingatkan agar institusi kepolisian tetap netral menjalankan tugasnya.

Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, mengatakan surat telegram itu berpotensi membuka ruang abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) karena bertentangan dengan fungsi dan kewenangan polisi sebagaimana diatur undang-undang.

“Telegram tersebut menunjukkan hilangnya netralitas kepolisian dalam menjalankan tugasnya sesuai UU Kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum,” ujar Arif dalam keterangannya, Selasa (6/10).

“Oleh karena itu Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 semestinya batal demi hukum dan tidak diberlakukan,” imbuhnya.

Menurut Arif, polisi semestinya tidak dapat melarang masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Sebab, menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional yang diatur undang-undang.

Dia menambahkan, pelaksanaan hak ini oleh warga juga tak memerlukan izin kepolisian. Dalam UU No. 9 Tahun 1998, menurut Arif, warga yang ingin menyampaikan pendapat hanya perlu memberitahu polisi, dan menjadi kewajiban kepolisian untuk memberikan jaminan dan perlindungan.

“Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum,” kata dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here