Jakarta, KabarBerita.id — PKS sarankan KPK bersama KemPAN-RB untuk membahas nasib 75 pegawai KPK yang dianggap tak memenuhi syarat (TMS) tes alih status ASN.
Pada Kamis (6/5) Mardani Ali Sera selaku ketua dewan PKS memberikan beberapa pernyataan kepada wartawan.
“Permasalahan ini sebaiknya dibuka ke publik. Nasib dari beberapa pegawai KPK merupakan urusan kita bersama, terutama bagi yang senior, beliau-beliau sudah mengharumkan nama KPK selama ini,” ungkap Mardani.
Dalam penjelasannya Mardani menyarankan KPK dan KemPAN-RB untuk sama-sama menjelaskan permasalahan yang terjadi termasuk pada tes wawasan kebangsaan, apa maksud dan tujuannya, serta mengapa ada pertanyaan yang tidak memenuhi standar.
Mardani menilai kedua belah pihak tidak boleh saling melempar tangan harus sama-sama mempertanggungjawabkan. Beliau juga mengajak masyarakat untuk selalu mengawal setiap upaya Pelemahan KPK, yang mana menurutnya KPK selama ini telah berperan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kita perlu menyerukan pada publik untuk selalu mengawal dan mengawasi secara ketat beragam upaya Pelemahan sistematis yang tertuju pada KPK yang mana institusi ini sudah mampu bekerja memerangi korupsi di Indonesia selama ini. Kami kasihan pada KPK yang terus-menerus dilemahkan,” pungkas Mardani.
Terkait hal ini KPK menyatakan bahwa sebelumnya 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan saat alih status ASN masih menanti penjelasan dari KemenPAN-RB.
Tjahjo Kumolo selaku MenPAN-RB memberikan keterangan pada wartawan Kamis (6/5), bahwa saat ini hasil tes tersebut masih diproses di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
