PKS : Percepat Penunjukan Menteri Kelautan Perikanan

Jakarta, KabarBerita.id – Tragedi di KKP harus menjadi catatan serius bagi jajaran kabinet Jokowi, kegagalan menteri bisa terjadi jika terjadi korupsi dan capaian target kinerja keuangan yang disclaimer oleh BPK.

“Dunia kelautan dan perikanan berduka atas tragedi OTT MKP oleh KPK, ini menjadi warning bagi semua pejabat jangan bermain dengan amanah melayani nelayan” Kata Riyono Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan.

Setelah penunjukan menteri ad intern LBP kemudian Jokowi menunjuk lagi MKP ad interm yaitu menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Riyono penunjukan ini kurang tepat, pertama dari sisi manajemen pemerintahan. Kenapa pak Jokowi tidak segera menunjuk menteri definitif?

Rasanya Presiden memiliki semuanya untuk segera berkonsolidasi melakukan penunjukan menteri Kelautan definitif.

Kedua, menggangu kinerja menteri Pertanian yang sudah dipusingkan oleh kelangkaan pupuk untuk petani di musim tanam oktober – maret ini. Jika menteri Pertanian dibebani tugas disektor kelautan perikanan pasti tidak akan fokus dalam bekerja.

“Sektor kelautan perikanan saat ini sedang banyak PR yang harus segera ditangani seperti nilai tukar nelayan, kebijakan ekspor lobster yang membuat jejak hitam di KKP, revisi 29 permen era Susi yang dikerjakan oleh EP dan banyak ditunggu oleh dunia usaha perikanan, illegal fishing dikawasan natuna oleh nelayan asing yang tak jera” papar Riyono

Poros Maritim Dunia yang didengungkan oleh Jokowi di era pertama saat ini nyaris tidak terdengar, percepatan penunjukan MKP harusnya bisa kembali fokus mengurus laut dan perikanan sebagai pilar kebangkitan ekonomi nasional.

“KKP harus kembali fokus menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai ruh utama pembangunan kelautan nasional, 50% penduduk miskin kita ada di pedesaan dan pesisir” tutup Riyono

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here