Jakarta, KabarBerita.id — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar program vaksinasi nasional yang dilakukan secara gratis tidak diinterupsi dengan lontaran vaksinasi mandiri, vaksinasi gotong royong atau vaksin berbayar.
Mufida mengingatkan saat ini pemerintah masih berjuang untuk mendapatkan kuota vaksin Covid-19 yang masih belum di tangan guna mencapai kekebalan kelompok. Di tengah perjuangan mengamankan kuota vaksin Covid-19, Mufida mengingatkan jangan sampai justru kuota tersebut diambil untuk program vaksin berbayar.
“Menteri Kesehatan yang baru ditunjuk untuk mengamankan kuota vaksin gratis yang kita dorong dan menjadi mandat Presiden Joko Widodo. Sehingga kesampingkan dulu ide vaksin berbayar di tengah kita sedang memperebutkan kuota vaksin dengan negara-negara lain,” papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Mufida menekankan, vaksinasi nasional termin pertama untuk tenaga kesehatan belum sepenuhnya berjalan. Masih banyak tenaga kesehatan yang belum mendapatkan alokasi vaksinasi tahap pertama.
“Untuk tenaga yang berjuang di garda depan saja belum cukup alokasinya sehingga tidak pas sudah melontarkan vaksin berbayar dan bahkan sudah ada promo vaksin berbayar dari salah satu RS BUMN meski kemudian ditarik dan meminta maaf,” ungkap Mufida.
Mufida menegaskan, vaksinasi Covid-19 berbeda dengan proses vaksin lainnya yang berbayar. Izin yang dikeluarkan BPOM pada subtansinya adalah izin kedaruratan.
“Sehingga dalam kondisi darurat hindari logika bisnis. Utamakan logika kemanusiaan,” ujar dia.
Mufida mengusulkan semangat gotong royong yang diinisiasi swasta atau BUMN lebih baik digunakan untuk mendukung pengembangan vaksin merah putih dan dalam mensukseskan progran vaksinasi nasional dari pemerintah
Percepatan pengembangan vaksin Merah Putih memiliki dimensi jangka panjang sebab vaksin Covid-19 akan terus dibutuhkan bagi generasi mendatang.
“Kebutuhan nasional kan cukup besar, kalau ada dukungan dari swasta untuk vaksin Merah Putih kita tidak akan lagi bergantung kepada vaksin dari luar negeri,” ujar Mufida.
