Jakarta, KabarBerita.id – Ketua Bidang Ekuintek-LH DPP PKS Memed Sosiawan menilai pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara serius dan mendalam soal kecelakaan infrastruktur dua tahun terakhir. Bila perlu pemerintah menghentikan semua pembangunan Infrastruktur yang sedang dilakukan.
“Terutama yang sedang melakukan pekerjaan berat dan elevated di seluruh Indonesia. Pemerintah harus segera membentuk tim independen untuk melakukan audit secara komprehensif,” kata Memed di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018).
Ia menjabarkan, audit secara komprehensif tersebut untuk menjawab lima persoalan. Pertama, ada permasalahan teknik (enginering design dan Construction) yang kurang tepat.
“Kedua, ada permasalahan kebijakan (policy) yang terlalu dipaksakan dalam pembangunan infrastruktur tersebut,”
ungkapnya.
Ketiga, kata dia, ada permasalahan pembiayaan (financing) yang masih bertumpu pada APBN. Keempat, terdapat masalah kesalahan manusia (human error) yang tidak mengikuti standard operating procedure (SOP) yang ada.
“Kelima, terdapat masalah lingkungan (AMDAL) yang seringkali tidak sesuai dengan peruntukannya,” tegas dia.
Tercatat dalam rentang waktu dua tahun terakhir, terdapat 13 kecelakaan yang menyebabkan robohnya infrastruktur pendukung jalan. Kasus terakhir adalah robohnya Girder Tol Becakayu di Jakarta Timur pada hari Selasa (20 Februari 2018). Adapun kecelakaan yang menimbulkan banyak korban jiwa adalah jatuhnya bantalan rel proyek pembangunan rel dwiganda di Jatinegara yang menyebabkan 4 korban meninggal dunia, pada tanggal 4 Februari 2018.
